TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara pengadaan mobil listrik untuk Pj Gubernur, Sekda hingga Inspektorat pada tahun depan.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi menjelaskan alasan menyetop pengadaan mobil elektrik karena anggaran Pemprov DKI dialokasikan untuk penanganan sosial untuk masyarakat.
“Anggaran terbatas tahun depan kita setop dulu pengadaan, karena anggaran kita harus diprioritaskan ke banjir, kesehatan, NCICD, kemacetan. Itu yang jadi prioritas,” ucap Reza kepada wartawan, Selasa (21/2/2023).
Rencananya pada tahun 2023 Pemprov DKI pada akan membeli mobil listrik sebanyak 21 unit, dengan harga per unitnya Rp800 juta, namun proses nya masih terus berjalan.
“Kami sedang susun perkada itu. Tinggal mengubah bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal aja. Aturannya di situ harus ada pergub dulu. Revisi satu kata aja,” jelasnya.
Lebih rinci Reza menerangkan Pemprov DKI saat ini hanya fokus untuk pemilu yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, saat ini pengadaan mobil listrik di hentikan sementara.
Untuk 2024 kan ada pemilu. Kita fokus dulu nih. Insyaallah kita dukung pemilu. Kalau kita juga ngadain, ya, kita jor-joran, kan duit kita kan terbatas. Jadi nanti 2025. Kita fokuslah pada pemilu. Belum lagi program-program Pak Gubernur ini masih banyak yang butuh anggaran juga,” pungkasnya.
