Scroll untuk baca artikel
Example 525x600
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

2023, Pemprov Kalsel Target Tuntaskan Masalah Kawasan Kumuh

×

2023, Pemprov Kalsel Target Tuntaskan Masalah Kawasan Kumuh

Sebarkan artikel ini
Jalan Antasan Bondan, Kota Banjarmasin yang sudah ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Foto-Ist/TN
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menargetkan pada tahun 2023 akan menuntaskan 38 hektare kawasan kumuh, yang tersebar di beberapa daerah di Kalsel.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel , Teddy Hidayat kepada wartawan, di Banjarbaru, Senin (13/2/2023).

Example 300x600

Teddy mengatakan, tahun 2023 ada beberapa daerah yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh, seperti Kabupaten Hulu sungai selatan di Desa Tumbukan Banyu seluas 11,40 hektare.

Kemudian peningkatan kawasan kumuh Antasan Bondan, di Kelurahan Mantuil, Kota Banjarmasin seluas 14,66 hektare, dan peningkatan kawasan kumuh Pasar Binuang, Kabupaten Tapin seluas 12,59 hektar.

“Jadi ada tiga daerah yang kita prioritaskan tahun 2023 ini, untuk mengurangi kekumuhannya agar menjadi kategori mulai dari tinggi, sedang, hingga tingkat kekumuhannya hilang,” ujarnya.

Oleh karena itu, berdasarkan data tercatat,
ada 63 kawasan kumuh atau seluas 791,51 hektare, yang terus akan pihaknya upayakan tingkat kekumuhanya menjadi tidak kumuh.

Namun, mengingat anggaran yang terbatas, pihaknya akan melakukannya dengan cara bertahap, dimulai dari kawasan yang tinggi tingkat kekumuhannya.

“Kami berharap dari kabupaten/kota untuk bersinergi bersama, agar upaya penuntasan kawasan kumuh dengan target 48 persen pada 2026 bisa tercapai,” pungkas dia.

Menurutnya, dalam penanganan kawasan kumuh ada 7 indikator permukiman kumuh, yakni keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sanitasi, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pengamanan kebakaran.

Selain menangani penuntasan kawasan kumuh, pihaknya juga memiliki program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi, yaitu 10-15 hektare sebanyak 280 unit tersebar di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.

“Jadi kita tahun ini akan menangani 280 unit RTLH kawasan kumuh. Satu unit rumah akan mendapatkan bantuan uang perbaikan sebesar Rp 20 juta,” tutup dia.

Example 300250
Example 120x600