TEROPONGNEWS COM, SORONG – Kebijakan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, dinilai tidak berpihak kepada suku-suku asli Papua yang berada di wilayah Sorong Raya lantaran pelantikan dan penempatan Pimpinan OPD untuk jabatan strategis tidak di berikan kesempatan kepada semua suku-suku Orang Asli Papua yang mendiami Provinsi ke 38 tersebut.
Generasi Muda Moi, Marko Kadakolo mewakili generasinya mengatakan kekecewaan tersebut setelah dilakukan sebuah diskusi, melalui status media sosial miliknya. Menurutnya kekecewaan yang di lontarkan anak muda moi ini terkait dengan kebijakan penempatan posisi jabatan strategis eselon II di pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya yang hanya berpihak pada suku tertentu.
“Saya sebagai Tokoh Pemuda Moi sangat kecewa dengan Kebijakan PJ Gubernur Papua Barat Daya dalam menempatkan Posisi Jabatan Essalon 2 di pemerintahan Provinsi Papua Barat daya,” ujar Marco dalam unggahannya, Rabu (11/01/2023).
Di tambahkan Pemuda Moi yang juga aktif sebagai Pengurus GMNI Tanah Papua ini, jika kehadiran provinsi ke 38 ini hanya untuk mengakomodir suku-suku tertentu maka pihaknya menolak kehadiran penempatan Provinsi Papua Barat Daya di atas tanah moi.
“Kalau memang Provinsi ini di bentuk untuk 1 suku maka sebagai tokoh Mudah Moi akan melakukan kampaye penolakan Penempatan Provinsi Papua Barat Daya di Tanah Malamoi,” tegas Marko, Sapaan Marko Kadakolo.
Provinsi Papua Barat Daya memprioritaskan sukuisme Maka sebagai Tokoh Mudah Moi yang punya hak milik Kota dan Kabupaten Sorong, kami akan kampaye seluruh masyarakat adat untuk memindahkan Ibu Kota Provinsi ke daerah yang di prioritaskan Oleh PJ Gubernur Papua Barat Daya, Tanah Moi bukan tanah kosong.
“Kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak penempatan Provinsi Papua Barat Daya di atas tanah malamoi,” beber Marko Kadakolo melalui audio recording grup KNPI Papua Barat Daya.
Selain Marko Kadakolo, Salah satu Pemuda Moi, Isak Yable juga mengutarakan hal yang sama yakni posisi OPD yang dilantik PJ Gubernur Papua Barat Daya yang dinilai berpengaruh pada penjaringan honorer tentunya.
“Posisi PLT ditiap OPD sangat berpengaruh pada penjaringan honorer,” ujarnya melalui salah satu grup WhatsApp.
Menurut Isak Yable, Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu gambaran kehidupan masyarakat dari berbagai suku. Seharusnya Bapak PJ Gubernur tatap muka dengan semua elemen Pimpinan Suku atau dewan adat yang berada di Provinsi Papua Barat Daya
Isak Yable menambahkan, Selain Orang Asli Papua, ia meyakini Non Papua yang saat ini hidup di atas tanah ini sangat menghargai Keberadaan Otsus di atas Tanah Papua, maka sesama orang asli Papua pun mengedepankan aspek keadilan.
“Saudara-Saudara kita yang NON OAP sangat menghargai otsus yang ada di tanah papua, kita pun sesama OAP mengedepankan aspek keadilan,” tutupnya.
Sebelumnya, pada Selasa (10/01/2023) dari informasi yang berhasil di himpun media ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, ada 11 dari 16 Penjabat essalon II yang di lantik merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan sisanya non-OAP.
