TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menegaskan, masalah kemiskinan ekstrim dan stunting, saat ini menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
“Karena kedua hal ini, baik stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi arahan Bapak Presiden kita,” sebut Andi Sudirman kepada wartawan, di Makassar, Rabu (25/1/2023).
Selanjutnya kata dia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah meminta pemerintah daerah (pemda), untuk segera menyelesaikan dua masalah besar investasi, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBGD).
Mendagri juga, lanjut Andi Sudirman, meminta agar pemda memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan membangun dana abadi, dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.
“Jadi tahun ini infrastruktur sudah bisa E-katalog lokal. Termasuk untuk irigasi dan pertanian,” sebut Andi Sudirman.
Keenam susun rencana induk master plan penataan kota, dan juga penekanan visi-misi yang dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah.
Serta dua poin lainnya, yang ke tujuh yaitu menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024, serta ke delapan jaminan kebebasan beragama.
Adapun Sulsel secara tahunan, menurut Andi Sudirman, inflasi Sulsel pada Desember 2022 tekanan inflasi melemah, tercatat sebesar Rp 5,77 persen (y-on-y), lebih rendah dari inflasi November 2022 (6,00 persen y-on-y)
Upaya yang yang dilaksanakan melalui TPID Provinsi Sulsel dengan program kerjasama dengan toko ritel, untuk memperpendek jalur distribusi, Program Benih Mandiri, pengadaan gabah/beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP), pasar murah/gelar pangan murah dan operasi pasar dan pengembanan pertanian keluarga.
Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022 yaitu, untuk bantuan sosial Rp 2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10,5 miliar dan Subsisi Transfortasi Umum Rp 2,5 miliar.
“Berbagai upaya yang dilakukan bersama pemerintah pusat, termasuk dengan forkopimda, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, merupakan upaya kita mengantisipasi dampak inflasi yang menjadi tantangan Indonesia dan dunia saat ini,” pungkas Andi Sudirman.
