Berita

Harapan DPR Pasca Pengesahan Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

×

Harapan DPR Pasca Pengesahan Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI Puan Maharani saat bersalaman dengan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa(13/12/2022).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah harapan untuk Yudo yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).

Pengesahan Yudo sebagai calon Panglima TNI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda tunggal yang digelar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Puan hari ini memimpin langsung Rapat Paripurna persetujuan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR terkait pergantian Panglima TNI itu.Rapat paripurna diawali dengan laporan dari pimpinan Komisi I DPR terkait pemilihan Laksamana Yudo dan pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

“Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui?” kata Puan.

“Setuju,” jawab anggota dewan secara serentak.Usai persetujuan, Puan mengucapkan selamat kepada Laksamana Yudo. Ia juga berharap agar Laksamana Yudo dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab.

“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, semoga dapat menjalankan tugas dalam memimpin TNI dan melaksanakan kebijakan pertahanan negara dengan penuh tanggung jawab dan amanah,” ujar Puan.

“Kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, kami ucapkan terima kasih atas darma baktinya kepada Bangsa dan Negara Indonesia,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Ia mengatakan, DPR juga berharap kinerja dari TNI semakin baik di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo kelak. TNI disebutnya harus bisa memperkuat dan memperbesar NKRI.

“Mengayomi serta bisa membuat negara serta rakyat Indonesia semakin baik ke depannya. Bukan hanya untuk masa depan TNI, tapi juga masa depan seluruh rakyat Indonesia,” sebut Puan.

“Tugas dari Panglima TNI yang baru akan sangat banyak. Bukan hanya meneruskan apa yang sudah dilaksanakan tapi juga memperbaiki dan memperkuat hal-hal yang harus dijalankan untuk bangsa dan negara,” tambahnya.

Lebih lanjut, Puan berharap Yudo dapat melanjutkan program-program strategis TNI yang telah dibuat sebelumnya.“Termasuk dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI,” ucap Puan.

Menurut Puan, pemenuhan MEF mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. DPR disebut akan terus berupaya memberi dukungan untuk realisasi MEF sesuai kewenangannya.

“Dalam menjaga kedaulatan negara, postur kekuatan TNI sangat penting. Meski realisasi MEF menyesuaikan keuangan negara, DPR terus berupaya memberi dukungan penganggaran yang maksimal terhadap pemenuhan MEF demi tegaknya kedaulatan NKRI,” sebut Puan.

Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis). Saat ini, MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.

“Kita berharap TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo didukung komitmen bersama Pemerintah dan DPR dapat mencapai target MEF pada Renstra Tahap III sehingga postur pertahanan militer dapat optimal,” paparnya.

Lebih lanjut, Puan meminta Laksamana Yudo dapat menjaga soliditas TNI. Selain itu, Yudo diharapkan dapat menjamin netralitas TNI serta tidak terlibat politik praktis.

“Apalagi saat ini Indonesia sudah mulai memasuki tahun politik. Prajurit TNI harus dapat menjaga netralitas,” tegas Puan.