Scroll untuk baca artikel
Example 525x600
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Arti Karya Ilmiah Elisabeth Sagrim “Standar Akuntansi Pemerintah”

×

Arti Karya Ilmiah Elisabeth Sagrim “Standar Akuntansi Pemerintah”

Sebarkan artikel ini
Elisabeth Sagrim merupakan seorang mahasiswi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Fakultas Bisnis.
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Elisabeth Sagrim merupakan seorang mahasiswi Universitas Kristen Duta WacanaYogyakarta pada Fakultas Bisnis. Ia mengakat judul untuk karya ilmiahnya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Elisabeth Sagrim, Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting.

Example 300x600

Selain itu, menurutnya, untuk SAP yang satu ini juga dipergunakan oleh seluruh aspek ekonomi dimulai dari beberapa perusahaan swasta dengan skala besar sampai dengan UMKM. Namun, kata dia, ada juga beberapa perbedaan antara sistem standar akuntansi pemerintahan yang dijalankan untuk negara dengan umum.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, untuk akuntansi negara mempunyai peranan penting yang berfungsi untuk menjaga segala jenis transaksi oleh negara. 

“Supaya lebih jelas lagi dengan perihal standar akuntansi pemerintahan, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal tersebut. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan secara singkat, untuk akuntansi pemerintah yaitu sistem akuntansi yang dipergunakan oleh negara guna mencatat anggaran finansial dari negara tersebut,” ucap Elisabeth melalui pesan singkat, Rabu (21/12/2022).

Setelah itu, lanjut dia, catatan tersebut dijadikan sebagai salah satu alat patokan di saat ingin menentukan kebijakan ekonomi negara. 

“Menurut yang saya sudah pelajari ada penjelasan mengenai pengertian dari standar akuntansi pemerintahan yaitu: standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu jasa yang menyediakan informasi secara kuantitatif. Selain itu, untuk sifat keuangan dari standar akuntansi kali ini yaitu entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar,” tuturnya.

Adapun Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar akuntansi mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu bisnis. Selain itu, di dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat tiga tujuan yang harus diketahui yaitu;

1. Tujuan Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat 5, menetapkan bahwa proses pemeriksaan tanggung jawab tentang Keuangan Negara hanya diadakan pada suatu Badan Pemeriksaan Keuangan. Akuntansi pemerintah dibuat guna memenuhi semua berkas laporan pertanggungjawaban masalah keuangan negara tersebut.

2. Tujuan Manajerial

Tujuan Manajerial yang mewajibkan negara untuk membuat anggaran dengan terencana dan tercatat secara baik dan benar. Sehingga, dengan adanya tujuan dari standar akuntansi pemerintahan ini bisa membantu pemerintah dalam menjalankan sebuah rencana. 

Selain itu, tujuan dari yang satu ini adalah untuk memastikan lagi kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya sekedar itu saja, akan tetapi untuk tujuan manajerial mempunyai keterkaitan dengan efektifitas dan efisiensi.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan adalah standar akuntansi pemerintahan yang paling akhir. Akuntansi pemerintah dirancang sedemikian baiknya, guna mempermudah dalam proses pemeriksaan keuangan dari negara tersebut. Selain itu, untuk tujuan yang satu ini bisa dipergunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran di beberapa unit kerja tertentu.

Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan standar akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa karakteristik tersendiri.

“Ketika dibandingkan dengan akuntansi bisnis, untuk perihal akuntansi milik pemerintah mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Yaitu pemerintah tidak bisa melakukan orientasi pada laba saja. Sehingga, di dalam akuntansi pemerintah juga tidak ada laporan laba dan laporan yang berkaitan dengan hal tersebut,” ujarnya.

“Pemerintah membekukan anggaran, ketika anggaran tersebut sudah sepenuhnya dibekukan. Dalam akuntansi pemerintah, kemungkinan besar untuk penggunaan satu jenis data sangatlah jarang. Dan di samping itu Pemerintah mempunyai sifat yang kaku, karena semuanya bergantung pada peraturan perundang-undangan,” lanjut dia.

Example 300250
Example 120x600