TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusup Salim, mengatakan belum lama ini Kabupaten Raja Ampat dikunjungi oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat.
Kedatangan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman ini ke Kabupaten Raja Ampat guna menjalankan tugas yang diembannya.
Salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha swasta maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
Hal ini kata Yusup Salim, dalam pembukaan FGD yang digelar dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten (Kominfo) Raja Ampat tentang Pembinaan Data Statistik dalam rangka mewujudkan satu data di daerah ini.
“Saya kemarin didatangi Ombudsman Papua Barat, mereka menilai tentang pelayanan publik, lima OPD yang dijadikan sampel, Alhamdulillah tiga bagus, duanya belum baik, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” ujar Sekda Raja Ampat.
Kelima OPD yang dijadikan sampel dalam penilaian layanan publik oleh Ombudsman RI perwakilan Papua Barat yaitu Dinas Sosial, PTSP, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
“Ada dua dinas yang pelayanan publik di dinasnya belum baik, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, mereka lagi dinas keluar, kami tunggu mereka balik ada evaluasi, Kami berharap, setelah selesai rapat langsung ada tindak lanjut,” terangnya.
Selain itu, Sekda Yusup Salim, dalam pembukaan Focus Group Discusion yang digelar Diskominfo diharapkan untuk segera memadukan data dengan BPS.
Menurutnya data yang dipadukan antara Diskominfo Raja Ampat dengan BPS sangat akurat sehingga mendukung program Pemerintah Daerah.
“Saya berharap kepada Kominfo untuk memadukan data dengan BPS sehingga program dan kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Daerah harus di dukung dengan data yang akurat,” tegasnya.
