Berita

Ekonom Apresiasi Gubernur Sulsel yang Berani Tolak Perpanjangan Kontrak Karya PT Vale Indonesia

×

Ekonom Apresiasi Gubernur Sulsel yang Berani Tolak Perpanjangan Kontrak Karya PT Vale Indonesia

Sebarkan artikel ini
Ekonom dari Chairman AMKOP Business School (STIE AMKOP), Dr. Bahtiar Maddatuang SE. M.Si, CPHCM. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Ekonom dari Chairman AMKOP Business School (STIE AMKOP), Dr. Bahtiar Maddatuang SE. M.Si, CPHCM menilai, sikap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman yang dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung DPR RI, Kamis (8/9/2022) lalu sebagai langkah yang luar biasa dan berani.

“Pandangan sebagai ekonom, saya apresiasi Pak Andi Sudirman, dan menurut saya itu sangat luar biasa, dan hal sangat berani yang dilakukan oleh seorang gubernur. Keberanian gubernur ini sangat berdasar, dan patut diapresiasi,” kata dia kepada wartawan, di Ternate, Rabu (14/9/2022).

Langkah ini, sebut dia, berdasarkan gagasan untuk kepentingan rakyat sebutnya. Seperti yang diketahui, Kontrak Karya (KK) PT. Vale Indonesia berakhir pada tahun 2025.

Dikatakan, jika lahan tambang dikelola oleh Pemprov Sulsel akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Sulsel. Utamanya, dalam hal kesejahteraan.

“Ini pasti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan saya sangat mengapresiasi, dan ini harus didukung oleh rakyat Sulsel dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat,” harapnya.

Ia menyampaikan, salah satu hal yang menjadi persoalan dalam mensejahterakan rakyat, adalah postur APBD yang lebih besar belanja rutin, dibandingkan alokasi belanja untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim. Demikian juga pemerintah daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Sangat sulit jika melihat postur APBD kita, dalam hal ini pembangunan yang mendorong tingkat kesejahteraan rakyat. Karena postur APBD kita lebih besar rutin, dibandingkan dengan pembangunan, sedangkan kalau kita bicara tentang kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan rakyat yang di daerah,” ujarnya.

Jika pengelolaan ditangani Pemprov Sulsel, maka akan berdampak pada peningkatan APBD. Pendapatan yang diperoleh bisa mencapai triliunan.

“Bayangkan saja, kalau dikelola Pemprov Sulsel, dan masuk APBD pasti akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Mungkin kita bisa membangun sekolah yang bagus, SMA yang bagus, modal ke UMKM, membangun infrastruktur yang bagus, banyak hal yang bisa dilakukan, kalau misalnya pendapatan daerah itu bisa sangat stabil,” paparnya.