TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong menerima aspirasi petisi masyarakat Papua Sorong Raya menolak kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus jilid II di seluruh wilayah Papua, Jumat (29/7/2022).
Berorasi di halaman kantor Dewan itu, masa mendesak DPRD Kota Sorong segera membentuk pansus untuk menyikapi tuntutan rakyat Papua saat ini, yang perlukan rakyat Papua hari ini ada kemerdekan, bukan pemekaran DOB dan Kelanjutan Otsus Jilid II.
Masa aksi diterima langsung pimpinan DPRD Kota Sorong, Patronela Kambuaya, Wakil Ketua I, Melkianus Way, Wakil Ketua II
Elisabeth Nauw, dan Anggota DPRD Kota Sorong, Safruddin Sabonama.
Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya yang dijumpai usai menemui para pendemo mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat dan akan dilanjutkan ke DPR Pusat dalam waktu dekat.
“Kami selalu pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong menerima aspirasi dari masyarakat mengenai penolakan DOB dan Otsus, kami akan menerima dan selanjutnya kami melanjutkan ke DPR Pusat, nanti dari sana (DPR Pusat Red) yang punya tanggapan, penilaian, pemikiran seperti apa, kami di daerah hanya sebatas menerima aspirasi dari masyarakat, segala sesuatu kami tidak memutuskan,” ujar Petronela.
Petronela Kambuaya menyebutkan bahwa aspirasi yang disampaikan sebelumnya, utusan DPRD Kota Sorong, Syafruddin Sabonama telah mengantarkan aspirasi tersebut hingga ke DPR RI Di Jakarta, dan untuk Aspirasi yang disampaikan hari inipun Syafruddin Sabonama yang akan diutus pihaknya untuk berangkat dan menyerahkan kepada DPR RI.
“Disaat mereka sampaikan aspirasi, satu atau dua hari anggota dewan sudah langsung mengantar ke Jakarta, Pak Syafruddin Sabonama yang pernah di utus untuk mengantarkan aspirasi ke Jakarta, dan untuk besok kami utuskan untuk beliau ( Syafruddin Sabonama) yang akan mengantarkan,” terangnya.
Ditanya terkait Jawaban DRI RI terkait aspirasi penolakan yang disampikan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Sorong mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus menunggu.
“Belum ada respon balik kepada kami, kami juga pada prinsipnya menunggu, DPR Jakarta itu banyak, satu fraksi bisa 30-40 orang, jadi mereka harus rapat bersama dulu, tidak bisa satu dua orang putuskan,” terangnya.
