DPRD Maluku Minta Pemda Lakukan Tanggap Darurat dan Relokasi Warga Terdampak

Anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Maluku Tengah, Halimun Saulatu. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng), untuk segera melakukan tanggap darurat terhadap warga yang terdampak bencana, baik tanah longsor maupun banjir di Kota Masohi.

433
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Papua Barat Daya 2024), untuk memilih calon yang digadang-gadang menuju Kursi Gubernur Papua Barat Daya periode 2024-2029 yang layak bagi Anda.  Dan kami teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon Anda kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Saya minta Pemda baik Provinsi Maluku maupun Malteng, untuk segera melakukan tanggap darurat. Jika diperlukan, maka warga yang terdampak perlu direlokasi. Informasi yang saya peroleh, ada warga yang masih berdiam di rumah yang tergenang banjir,” ungkap anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Maluku Tengah, Halimun Saulatu saat dihubungi dari Ambon, Senin (18/7/2022). .

Permintaan Saulatu ini, setelah menyikapi banjir setinggi pinggang orang dewasa yang menggenangi Kota Masohi, Minggu (17/7/2022), akibat hujan dengan intensitas tinggi dan lebat yang menguyur Kota Masohi sejak, Sabtu (16/7/2022) malam. Yang terparah, di kawasan Namaelo, Apui dan Lesane.

Dia mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut, lantaran selama ini jarang terjadi banjir hingga menyebabkan Kota Masohi juga ikut tergenang.

“Jujur saja saya sangat kaget dan prihatin melihat kondisi ini. Ternyata bukan saja banjir, tetapi bencana tanah longsor juga terjadi, dan terbilang sangat parah,” ujar Saulatu.

Untuk itu dia berharap, Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng bisa membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, agar masalah ini bisa secepatnya diatasi.

Pemprov Maluku dan Pemkab Malteng juga, lanjut Saulatu, harus bisa mengatasi dan memperbaiki titik kerawanan, agar bencana banjir dan tanah longsor ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Harus ada upaya yang maksimal untuk membenahi saluran air atau drainase-drainase secara rutin, agar dapat meminimalisir potensi banjir yang terjadi,” pinta Saulatu.