TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, pemerintah berupaya keras, agar anak yang kurang gizi dan keterbelakangan akibat dari kondisi otak, semakin hari semakin berkurang.
Demikian disampaikan Wali Kota dalam acara Pembayaran Operasional Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021, Kader Posyandu dan BKB tingkat kelurahan se-Kota Ambon, Selasa (4/1/2022) di Tribun Lapangan Merdeka.
“Saat ini angka stunting masih mencapai 28 persen, dan diharapkan sampai 2024, dapat turun sampai 14 persen. Bahkan kita di Maluku dan khususnya di Kota Ambon harus dibawah 14 persen,” terangnya.
Menurutnya, kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) pada tingkat Desa/Negeri dan Kelurahan, Kota Ambon memiliki peranan penting dalam upaya upaya meningkatkan gizi bayi dan balita.
“Tahun 2045, Indonesia sudah diharapkan memiliki generasi emas, dan generasi emas itu bukan ditentukan nanti, tapi harus dipersiapkan dari sekarang,” ujar dia.
Hal itu menjadi alasan utama, mengapa kader posyandu dan BKB memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi emas, karena peranan pemenuhan gizi tidak dapat dilakukan oleh sendiri oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekot dan kepala Dinas.
“Wali Kota tidak bisa datang untuk melayani bayi dan balita satu per satu, dalam rangka pemenuhan gizi dan pemeriksaan di kesehatan, tapi hal itu dilakukan oleh para kader, bahkan secara sukarela dan itu luar biasa,” pungkas Louhenapessy.
Oleh sebab itu, pembayaran operasional bagi kader posyandu dan BKB menjadi bentuk apresiasi dan rasa kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, terhadap kinerja dan pelayanan kader bagi warga kota.
“Terima kasih atas kesabaran dalam menanti pembayaran ini. Saya tahu ini tidak sebanding dengan pelayanan para kader bagi bayi dan balita, namun semoga dapat diterima dengan sukacita,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Agus Ririmasse menegaskan, selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dirinya akan mengambil langkah strategis, agar pembayaran operasional kader tahun 2022 dapat diakomodir secepatnya.
“Apa yang dilakukan para kader posyandu dan BKB adalah pekerjaan yang mulia, para kader ini telah membantu pemkot dalam sosialisasi vaksinasi, sehingga langkah strategis harus diambil, agar pembayaran operasional tahun anggaran 2022 dapat diakomodir dalam APBD,” tandas Sekot.
