Berita

Menuju PPS, Infrastruktur Jalan dan Perumahan Harus Digenjot

×

Menuju PPS, Infrastruktur Jalan dan Perumahan Harus Digenjot

Sebarkan artikel ini
Ketu Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke, Cosmas Jem. Foto-Getty/TN

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dalam persiapan menuju daerah pemekaran baru Provinsi Papua Selatan (PPS), pemerintah daerah di empat kabupaten yakni Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel harus betul-betul persiapan infrastrukturnya.

1544
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Baik pembangunan fisik jalan, drainasie atau saluran pembungan maupun perumahan masyarakat. Terlebih perumahan layak huni bagi masayarat asli Papua yang ada di dalam dan pinggiran Kota Merauke.

“Kalau kami dari Komisi C berharap infrastrujtur jalan dan bantuan perumahan, karena masyarakat dalam dan pingguran kota ini banyak yang belum layak huni,” ujar Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Cosmas Jem kepada wartawan, Senin (17/1/2022).

Di Dapil (Daerah Pilihan) 2 yang meliputi Kelurahan Kamahedoga, Maro, Kelapa Lima, Kamundu dan Rimba Jaya plus empat kampung yakni Nasem, Bokem, Wasur, dan Nggolar, kata Cosmas masih perlu didorong dalam bidang infrastruktur sebab beberapa ruas jalan masih rusak dan belum ditangani serius. Banyak masyarakat lokal yang ada di pinggiran belum tersentuh baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan.

Selain itu ia berharap, masyarakat lokal perlu dipersiapkan SDM melalui keseriusan pemerintah mengatasi masalah pendidikan di kota hingga ke pelosok yang sejauh ini masih dikeluhkan.

Namun ia juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan perumahan bagi warga lokal di wilayah Kelapa Lima dan beberapa titik lainnya pada tahun 2021 dan berlanjut di 2022. Begitu pula apresiasinya atas terakomodirnya pokok pikiran dewan oleh pemerintah setempat.