TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Kamis (11/11/2021), untuk menyampaikan aspirasi rakyat, dan sejumlah permasalahan yang terjadi di Maluku.
Kehadiran Komisi III DPRD Provinsi Maluku ini diterima langsung Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta bersama stafnya.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin mengaku, jika pihaknya sangat serius untuk membangun Maluku.
Namun sayangnya, anggaran yang didapat dari APBN masih sangat kecil, sehingga proses pembangunan di Maluku tidak bisa berjalan dengan baik.
“Maluku mengusulkan Rp 400 miliar, tetapi yang diperoleh hanya Rp 16 miliar. Keterisolasian di Maluku masih terjadi. Jika Rp 400 miliar kita dapatkan, maka Maluku sedikit demi sedikit bisa keluar dari keterisolasian,” kata Rovik.
Dia mengaku, ada sejumlah ruas jalan yang belum dihotmix. Salah satunya adalah, jalan Namrole-Leksula di Kabupaten Buru Selatan. Namun anehnya, ada jalan yang kondisinya masih bagus, namun dibongkar dan dibangun baru.
Sementara itu, ruas jalan yang menghubungkan Werinama dan Batuasa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini tak kunjung dibangun.
“Bukan saja masalah infrastruktur jalan, tetapi ada sejumlah proyek infrastruktur lainnya. Ambil misal, program air bersih yang sudah selesai, tetapi airnya tidak ada,” beber Rovik.
Rovik juga dalam kesempatan itu mengungkapkan, proyek Pasar Mardika belum berjalan, karena tendernya dialihkan ke Jakarta.
Dia juga menyinggung soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M Haulussy yang juga tidak berjalan dalam tahun ini, namun dialihkan ke tahun 2022.
Sementara itu, anggota Komisi III, Irawadi mengaku, status jalan di Maluku masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 6,7 triliun.
“Namun kenyataannya, yang kita dapatkan hanya Rp 16 miliar. Untuk itu kami berharap, Pak Febry Tetelepta bisa menyampaikan keluhan kami ke kementerian,” harap Irawadi.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanussa mengatakan, penyampaian aspirasi merupakan agenda yang sangat penting.
Akan tetapi, usulan-usulan yang disampaikan Provinsi Maluku ke pemerintah pusat (pempus) realisasinya sangat memprihatikan.
“Apapun yang kami usulkan, jika tidak didukung dan ditindaklanjuti oleh OPD di lingkup pemerintah daerah Maluku, maka akan percuma. Pertemuan-pertemuan seperti ini, harus juga menghadirkan pimpinan OPD,” tegas Hehanussa.
Menurut Hehanussa, pihaknya memiliki tanggung jawab moril kepada masyarakat di Provinsi Maluku.
“Kita harus memikirkan jalan keluar, agar pembangunan di Maluku bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kami minta perhatian dari pimpinan OPD,” tandas dia.
Ditempat yang sama, Deputi I Kantor Staf Presiden, Febry Calvin Tetelepta menduga, turunnya DAK yang diperoleh Maluku, lantaran masalah administrasi yang masih kurang.
“Ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita, untuk kedepan bisa membuat perencanaan yang lebih baik lagi, baik dari sisi perencanaannya maupun pemenuhan kriteria yang telah ditentukan. Kita harus bisa menentukan prioritas pembangunan, yang didukung dengan administrasi yang baik, maka saya yakin pempus akan memperhatikan permintaan Maluku,” ujar Tetelepta.
Tetelepta mengaku, jalan Leksula-Namrole harus didorong percepatan pembangunannya. Pasalnya, Leksula sebagai ibukota kecamatan tertua memiliki potensi perikanan dan perkebunan yang sangat besar.
“Bayangkan saja, jika itu bisa terkoneksi dengan baik, bukan tidak kesejahteraan masyarakat akan semakin baik,” tandas Tetelepta.
