TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Maluku saat ini. Persoalan tersebut mulai dari vaksinasi hingga masalah perikanan.
Hal ini terkuak, saat Komisi I menggelar rapat bersama 12 mitranya, untuk memboboti naskah Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Jumat (9/7/2021).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yantje Wenno ini meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memaparkan program unggulan dan inovasinya.
“Setelah mendengar paparan dari 12 Mitra, bapak Ibu anggota Komisi berikan respon sebelum ada nota kesepahaman dengan BSN,” kata dia.
Wenno menambahkan, setelah rapat disampaikan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. “Kita akan sampaikan ke pimpinan, agar MoU dengan Kepala BSN bisa dilakukan,” kata Wenno.
Sejumlah anggota Komisi mengkritisi program dan inovasi para mitra terkait. “Vaksinasi butuh penjelasan dari pihak kesehatan, agar kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat,” tegas anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela.
Menurutnya, sektor perikanan di Maluku sangat luar biasa. Namun sayangnya, belum didukung Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelolanya.
Anggota Komisi I lainnya, Alimudin Kolatlena mengatakan, pelayanan publik di Maluku rendah. “Kita memiliki komitmen bersama memperbaiki. Penjajakan Pak Gubernur, kerjasama dengan BSN untuk tingkatkan pelayanan kepada publik di Maluku,” ujar dia.
Ini dilakukan, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Maluku. Dia juga mengaku, produk unggulan sesuai potensi perikanan dan kelautan. “Kita minta disikapi serius secara positif dari kita semua,” pinta politik Gerindra dari dapil SBT itu.
Benhur Watubun, anggota Komisi I menegaskan, ada temuan beberapa poin dan item belum memenuhi standar MoU. “Rapat kali ini gerak cepat untuk proses pembahasan dalam penyampaian dokumen yang dimaksud dalam MoU,” tegas dia.
Ketua Fraksi PDIP ini mengingatkan, ada langkah maju Pemprov bangun kerjasama dengan BSN, agar ada standarisasi dalam menjaga kualitas produk unggulan di Maluku. “Jadi ada kualitas. Sejauhmana kesiapan OPD menyambut MoU ini. Jangan setelah MoU lalu kita tidur,” tegasnya lagi.
Dia menyoroti, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengalami ketimpangan. Apalagi dalam LKPJ, pelaku usaha menyoroti.
“Saudara berteori, tapi implementasinya jauh dari harapan. Ini tidak ada kolerasi. Nilai dan ekspresinya harus ada kolerasi,” tandasnya.
Soal perikanan Maluku kalah dari daerah lain, disoroti juga oleh Watubun. “Hasil kita mesti milik kita. Jangan dicaplok di Makassar dan Surabaya. Hasil kita mesti dilabelisasi. Kita mesti punya political will sesuai standar yang disiapkan sesuai kepentingan,” pungkas dia.
Anggota Komisi I Mumin Refra menegaskan, tata kelola birokrasi di OPD masing-masing mesti dievaluasi. “Maluku peringkat ke empat tidak berinovasi. Ini untuk meningkatkan kualitas birokrasi yang komprehensif dan kaderisasi hasil sumber daya alam kita,” jelasnya.
Ini lakukan, agar ada kemajuan jika birokrasi sinergi untuk menjawab semua kelemahan kita. Harapnya, OPD siapkan infrastruktur sektor apa yang menjadi unggulan. “Pendidikan ada kemajuan. Ini uang harus dipacu,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Elwen Pattiasina meminta, agar OPD serius sikapi MoU. Dia menilai, program BKSDM gunakan bahasa asing disoroti.
“Kalau bisa programnya pakai konten lokal. Seperti Infokan dalam programnya seperti Tipa Baileu. Konten-konten pakai mutan lokal, ciptakan anak-anak kita mencintai Maluku,” harap Ketua DPD Partai Demokrat Maluku ini.
