TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Empat pulau besar di Kota Tual hingga kini belum dialiri listrik. Hal ini dikatahui, setelah Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota Tual bertemu dengan Komisi II DPRD Provinsi Maluku, untuk membicarakan kebutuhan listrik di daerah kepulauan.
“Mereka datang memperjuangkan, dan meminta DPRD Provinsi Maluku untuk mendorong Pemda serta PLN, untuk pengadaan genset bagi pembangkit listrik di daerah-daerah tersebut,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuanakotta/Tethool kepada wartawan, di Ambon, Selasa (1/6/2021).
Apa yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota Tual dianggap wajar, karena kebutuhan listrik untuk daerah-daerah sangat penting.
Pasalnya, siswa dari tingkat SD hingga SMA menggelar proses belajar mengajar secara daring atau dalam jaringan (online), sehingga membutuhkan listrik. Sayangnya, siswa tidak bisa belajar dengan baik, hanya karena listrik yang tidak teraliri.
“Ini perlu disampaikan, karena persiapan lahan dari Pemda itu sudah dilakukan. Ada pembangunan sejumlah infrastruktur PLN, tetapi mubasir, karena tidak terpakai. Ini karena adanya regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah pusat,” tegas Saudah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat ini sama sekali tidak melihat kebutuhan daerah. Pempus, lanjut dia, seakan-akan memaksakan kehendak, dan mengabaikan kepentingan masyarakat, khususnya di Maluku.
“Janji Pak Presiden Jokowi bahwa pada tahun 2020 itu Indonesia sudah terang. Namun kenyataannya, regulasi baru yang dibuat itu, sangat menyusahkan kita di daerah. Itu berarti kita harus membangun dari awal lagi. Membangun dari awal, membutuhkan waktu yang panjang. Bayangkan saja, sekarang ini saja, ada wilayah yang belum teraliri listrik. Bahkan, sudah 75 tahun,” kata Saudah kesal.
Apalagi saat, ini pemerintah menggunakan sistem energi berupa gas. Itu berarti, akan membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun kedepan. Olehnya itu, Saudah meminta pemerintah pusat memberikan kompensasi kepada Maluku, khususnya beberapa daerah yang belum dialiri listrik.
“Sehingga pihak PLN dan Pemda bisa melakukan upaya pengadaan genset, untuk pembangkit listrik sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, untuk itu kita akan memperjuangkan persoalan ini saat penyampaian aspirasi di akhir tahun nanti,” tandas Saudah.
