Lakukan Reses, Jongky Fonataba Soroti Persoalan Ini

Anggota DPR Papua Barat, Jongki R Fonataba, SE,MM, lakukan Reses 1 tahjn 2021. Foto wim/TN.

TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Situasi kondisi Pandemi Covid yang belum berakhir ternyata masih menyimpan banyak hal termasuk mereka yang hingga kini kehilangan peluang kerja kembali karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perusahaan pemberi kerja yang tidak bisa merekrut kembali tenaga kerja tersebut dengan alasan menurunnya pendapatan yg tidak sebanding dengan biaya yang ditanggung.

Foto bersama dengan anggota DPR Papua Barat, Jongky R Fonataba, SE, MM, usai Reses 1 tahun 2021. Foto wim/TN

Dari Reses 1 tahun 2021 wakil ketua DPR Papua Barat, Jongky R Fonataba,SE,MM, bersama masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut di kota Sorong Senin (26/4/2021) pada umumnya mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah membantu meringankan beban pendidikan bagi anak-anak mereka dan juga pelayanan kesehatan, air bersih dan fasilitas ruas jalan utama di kota Sorong seperti di jalan Sudirman depan toko bangunan yang mengalami rusak berat.

“Aspirasi ini akan diteruskan kepada pemerintah provinsi Papua Barat agar diperhatikan, terutama masalah pendidikan bagi SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab pemprov Papua Barat,” ujar Jongky Fonataba.

Untuk fasilitas jalan rusak di ruas jalan Sudirman, anggota DPRD Papua Barat daerah pemilihan (Dapil) Kota Sorong ini, akan menyampaikan hal ini kepada dinas PUPR Papua Barat untuk menjawab aspirasi masyarakat pengguna jalan umum. Namun, ia juga berharap kepala dinas PU Kota Sorong tidak semata-mata bersembunyi dibalik kepala daerah untuk tidak menjawab aspirasi persoalan ini.

“Kadis PUPR kota Sorong harus berani bicara di publik mengapa dinas PU tidak mengambil langkah untuk memperbaiki jalan rusak. Padahal kan, ada anggaran. Kadis harus mampu menterjemahkan visi misi Walikota menjadikan kota Sorong sebagai kota Termaju di Tanah Papua. Jangan membiarkan Walikota saja yang menjawab aspirasi masyarakat. Saya berharap, ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya,” terang Fonataba.