Kuota Penerimaan CPNS 2021, Kabupaten Merauke Utamakan Honor Daerah

Pertemuan Penjabat Sekda Merauke dan honor daerah di Halaman Kantor Bupati Merauke. Foto-Getty/TN

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli mengatakan, dalam waktu dekat akan ada kuota penerimaan CPNS tahun 2021 bagi para honorer, prioritas honor daerah (Honda).

423
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Papua Barat Daya 2024), untuk memilih calon yang digadang-gadang menuju Kursi Gubernur Papua Barat Daya periode 2024-2029 yang layak bagi Anda.  Dan kami teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon Anda kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Hanya saja, jumlahnya masih tentatif belum mengetahui berapa banyak yang diberikan untuk Kabupaten Merauke. Untuk itu, Bupati Merauke Romanus Mbaraka sedang memperjuangkan agar para honor daerah seluruhnya sebisanya terakomodir.

Bupati Romanus juga memerintahkan Sekda Merauke mengumpulkan para honorer yang sudah bekerja sejak tahun 2003-2014, guna menyampaikan informasi berkaitan dengan persiapan berkasnya.

“Kalau memungkinkan, seluruhnya. Tapi kalau lebih separuh yang terakomodir, itu jauh lebih bagus. Kita geser pela-pelan supaya jumlah honorer kita tidak membebani APBD,” trang Ruslan Ramli dihadapan 711 honor daerah di Halaman Kantor Bupati Merauke, Sabtu (17/04).

Ramli menambahkan, ketika Pemkab berhasil mendorong honorer untuk menjadi ASN, maka kemudian iti akan menjadi beban Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penggajian. Karena hal tersebut akan menjadi salah satu indikator dalam penentuan besaran DAU untuk Kabupaten Merauke.

Para honorer diminta segera mengupdate dokumen, salah satunya nota dinas bupati. Sehingga pada saat pemberkasan, kelengkapan dokumen sudah aman.

Sementara total honor secara keseluruhan di Pemkab Merauke sekitar 3000 lebih yang sementara masih divalidasi datanya oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Baik honorer yang diangkat dengan SK Kepala Dinas atau yang dikontrak, nanti ada kebijakan,” tutup Ramli.