TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Tokoh Adat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga mahasiswa meminta Kejaksaan Negeri (Kejari)Sorong menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di wilayah Sorong Raya.
Hal tersebut disampaikan saat Kepala Kejaksaan negeri Sorong, EErwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH,MH,.mengadakan pertemuan bersama mereka di salah satu restoran di kota Sorong belum lama ini.
“Permintaan masyarakat kepada kejaksaan negeri Sorong adalah meminta agar segala macam kasus korupsi yang ada di kota ini dituntaskan. Karena berdasarkan data yang kita terima, di Kejaksaan memang ada kasus korupsi yang sedang ditangani, ” ujar salah ketua LSM Kota Sorong, Otis Howai.
Otis menilai, pimpinan kejaksaan negeri Sorong dari masa ke masa atau berganti kepemimpinan tidak optimistis untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di wilayah Sorong raya.
“Oleh karena itu, kami semua mendukung Kajari yang baru ini dalam melaksanakan penegakan hukum terutama kasus-kasus korupsi. Semoga kasus yang sedang mereka tangani dapat dituntaskan hingga ke akarnya, “imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Gerimis Yoseph Titirloloby menyatakan dukungannya kepada Kajari Sorong yang baru dalam mengungkap berbagai kasus, terutama kasus korupsi yang kini tengah ditangani.
“Kami mendukung sekali apa yang dilakukan Kajari, karena selama 15 tahun ini baru ada Kajari yang berani pindah dari Biak ke Sorong untuk bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, kepala suku, dan mahasiswa guna mendukung beliau dalam pemberantasan korupsi. Itu yang kita salut dan kita hormati Kajari baru ini untuk memberantas korupsi di kota Sorong dan Sorong raya pada umumnya, “jelas Yoseph.
Yoseph menilai, sosok Erwin cukup berpengalaman dalam memberantas kasus korupsi. Hal tersebut dilihat dari rekam jejak Erwin yang pernah mempersangkakan para tersangka kasus korupsi selama ia menjabat sebagai Kajari.
“Beliau waktu mau pindah ke Sorong, ada tiga orang ditersangkakan, saya tidak menjustifikasi kajari yang lain atau yang sebelumnya. Apalagi Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah mengatakan bahwa Kajari diberikan deadline waktu tidak sampai satu tahun. Apabila ada Kajari yang tidak mampu mengungkap kasus korupsi di daerah tersebut maka ada konsekuensi dari Kejagung,”terang Yoseph.
Yoseph juga merasa optimis dan yakin, dalam kurun waktu satu bulan akan ada yang dijadikan tersangka oleh pihak Kejari Sorong karena kasus korupsi.
“Saya yakin sekali, dalam waktu satu bulan akan ada yang jadi tersangka dan itu terus digenjot. Siapapun yang terlibat kasus korupsi, baik dugaan korupsi 200 Milyar, septictank Raja Ampat, dan penyelewengan anggaran ATK, harus diseret ke meja hijau agar masyarakat bisa memberi kepercayaan kepada Kejari sepenuhnya, “pungkas Yoseph.
