TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Tidak melihat jumlah suara pilihan dari masyarakat, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Dail Papua, H. Sulaeman L. Hamzah, didampingi Anggota DPR Papua, Fauzun Nihaya dan Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Johan A. Paulus dan Tangke Mange tetap utamakan rasa tanggung jawab turun dan menemui masyarakat.
Minggu (21/02/2021) rombongan legislatif ini kembali mendatangi petani Wasur 2 setelah bertemu dengan warga RT.21 Polder untuk menyerap aspirasi. Pihaknya menyadari meski basis pertanian terbesar di Merauke namun pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.
Sebagai Anggota DPR RI, H. Sulaeman telah berhasil memperjuangkan alat dan mesin pertanian (alsintan) sekitar 700 lebih yang disalurkan di Merauke. Itupun belum cukup, sebab masih membutuhkan banyak alsintan untuk pencapaian produksi pertanian yang besar. Di lain sisi, kesulitan pemasaran hasil produksi beras dan maslah pupuk yang tidak datang tepat waktu sesuai kebutuhan.
“Kelangkaan pupuk masih tersebar di Indonesia. Sehingga manajemen pupuk masih dibenahi mulai dari para produsen, distributor dan pengecer,” kata H. Sulaeman di Wasur 2.
Masih dengan permintaan yang sama, Warga Wasur 2 sekaligus Ketua RT. 18,Tarjo, minta bantuan AlSinTan bagi petani setempat terutama petani muda atau petani milenial. Sementara Penyuluh Lapangan, Sunarjo menyampaikan sebagai penyuluh melihat kebutuhan pupuk di tingkat pengecer kepada petani masih kurang.
Misalkan membutuhkan 20 ton pupuk untuk luas lahan tertentu, tapi hanya tersedia 7 ton sampai 12 ton saja. Atau, kebutuhan 140 ton pupuk, yang bisa dilayani hanya 40 ton.
“Untuk meningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani, namun sulit mendapatkan sarana dan prasarana karena persyaratan yang cukup rumit. Mohon bagaimana ke depannya agar kesulitan ini bisa teratasi,” pinta Sunarjo.
Ketua Kelompok Tani Kawet 5, Moharja, minta bibit yang dikirim harus yang bermutu agar dapat tumbuh saat disemai. Sementara Ketua Gapoktan, Priyono mengusulkan agar proposal pembangunan bendungan tani dan pembuatan pintu air menuju laut yang belum yang terealisasi dapat diakomodir.
“Kalau tidak ada, kita hanya harapkan sawah tadah hujan. Untuk pintu air untuk menutup pintu air ke arah laut,” ucapnya.
Menyambung dari keluhan pupuk, H. Sulaeman mengatakan bahwa terjadi masalah di internal produsen dan pemerintah. Pemerintah punya tanggungjawab harus selesaikan utang yang kini tinggal sekitar 5,6 triliun.
Masih ada pelayanan pupuk subsidi kepada petani yang lahannya lebih dari dua hektar, secara aturan pupuk subsidi hanya untuk petani dengan lahan 2 Hertar. Ini diakibatkan data yang tidak akurat di pusat, karena masih menggunakan data lama. Mestinya setiap tahun data harus diperbaharui.
Selain itu, ada daerah yang punya ketersediann pupuk banyak tapi tidak bisa keluar karena belum ada keputusan dari bupati. Banyak program menjadi terlambat karena dinas terkait tidak menandatangani sehingga tidak bisa diproses.
“Kami akan undang semua pihak untuk membahas kelangkaan pupuk yang meyebapkan pelayanan tidak maksimal kepada masyarakat. Dari jatah dua hektar, sementara sedang disusun kriteria petani miskin untuk mendapatkan pupuk subsidi. Dari dua hektar bisa turun menjadi satu hektar yang boleh mendapat pupuk subsidi,” pungkas Sulaeman.
Sedangkan untuk petani milenial, Anggota Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah mengatakan, Merauke akan ada bantuan komoditas bibit padi, jagung, kedelai sagu, dan peternakan khusus ayam dan kambing. Bibit yang diberikan merupakan padi unggulan untuk peningkatan imunitas guna mencegah stunting di Merauke.
Ia menyebut di Papua hanya ada tiga kemopok tani milenial yang mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Pertanian, yakni kelompok Flobamora, Tabonji, dan Kelompok Wasur . Kementan akan bantu dana senilai Rp 100 juta untuk satu kelompok.
“Silakan kalau ada permintaan bantuan sampaikan melalui proposal kepada anggota dewan,” tutup Fauzun.
