TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Massa yang mengatasnamakan Front Rakyat Papua Tolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II dan referendum menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kota Sorong, Senin (11/1/2021).
Aksi yang dilakukan masa itu, sebagai respon penolakan terhadap perpanjangan Otsus Jilid II oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.
Pantauan media ini, massa melakukan aksi longmarch dari lampu merah depan gedung gereja Maranatha Remu menuju kantor DPRD kota Sorong.
Massa juga membawa beberapa atribut seperti kotak dari kayu berwarna hitam sebagai simbol peti mati lengkap dengan nisannya, dan dihias krans bunga serta bendera hitam, yang menandakan rasa prihatin terhadap Otsus Papua yang dinggap mati suri selama kurang lebih 25 tahun.
“Kami atas nama rakyat Papua dengan tegas menolak segala bentuk kompromi, atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperpanjang Otsus di Papua. Kami mengakui bahwa otsus adalah bentuk penindasan terhadap kami masyarakat Papua. Katanya Otsus itu subtansinya adalah perlindungan terhadap masyarakat Papua, tapi nyatanya tidak,” ujar salah satu orator.
Massa berharap, DPRD kota Sorong sebagai penyambung lidah masyarakat untuk segera menindaklanjuti tuntutan mereka ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Jadi kami minta kepada DPRD, tolong sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa yang diinginkan masyarakat Papua adalah membatalkan Otonomi Khusus dan berikan solusi untuk kami penentuan nasib sendiri,”ujarnya.
Menurut mereka, Otsus hadir di Papua hanya untuk segelintir orang dan elit-elit politik dan tidak berpihak kepada masyarakat Papua.
“Kami dengan tegas tolak otsus jilid dua, karena Kesehatan, Pendidikan, dan Pembangunan Papua masih tertinggal dan itu nyata,”ucapnya.
Selain penolakan perpanjangan Otsus, tuntutan lain yang juga diminta oleh massa adalah meminta semua perusahaan yang ada di tanah Papua ditutup seperti gas LNG di Bintuni, Petrogas di Salawati Sorong
Kelapa Sawit di Klamono yang ada di atas tanah Papua.
Sementara itu, ketua DPRD kota Sorong Petronela Kambuaya menerima aspirasi tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya akan membuatkan surat yang ditujukan kepada Kesbangpol provisi Papua Barat dan DPR Fraksi Otsus terkait tuntutan yang ada.
“Aspirasi tersebut kami terima dan akan kami tindaklanjuti sampai ke provinsi, dalam hal ini ke Kesbangpol, kemudian MRP Provinsi, DPR fraksi Otsus, dan itu kewajiban kami untuk menyampaikan. Mereka disana mau lanjutkan ke Jakarta atau tidak pun itu tergantung mereka. Tapi saya pikir, mereka harus sampaikan saja ke pemerintah pusat, karena itu murni aspirasi masyarakat,” pungkas Petronela.
