TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI – Benny Wenda kembali berulah. Sebagaimana diberitakan oleh media asing SBS News, (27/11/2020), di tempat pelariannya di Inggris, Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua.
Ia juga menyatakan telah menyusun konstitusi baru dan mengklaim dirinya sebagai presiden sementara di provinsi paling timur Indonesia itu.
Mengomentari hal tersebut, dosen dan peneliti pada Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Nanda Avalist, menyatakan, itu hanya taktik baru dari serangkaian upaya sia-sia Wenda untuk menarik perhatian dan simpati dunia internasional. Tetapi langkah Wenda ini justru akan semakin menjerumuskan rakyat Papua ke dalam jurang pertikaian dan ketertinggalan yang semakin jauh.
“Setelah permohonan keanggotaan WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) tahun 2013 lalu ditolak di Melanesian Sperhead Group (MSG), ia kemudian menggunakan taktik baru. Ia mengganti nama organisasi tersebut menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Dengan langkah tersebut, ia berharap MSG mau menerima organisasi separatis Papua Barat menjadi bagian dari MSG. Langkah ini, lagi-lagi gagal ketika MSG kembali menolak keanggotaan ULMWP pada tahun 2016,” paparnya.
Nanda menambahkan, upaya Benny Wenda mengusung “diplomasi separatis” melalui MSG justru menunjukkan kegagalannya dalam memahami politik regional kawasan Pasifik. Mayoritas negara-negara MSG sebenarnya ingin MSG menjadi wadah kerjasama dan integrasi ekonomi demi memajukan taraf kehidupan negara-negara ber-etnis Melanesia di kawasan Pasifik, dan bukan menjadi wadah sponsor separatisme.
Dengan kegaduhan yang diciptakan ULMWP di setiap forum MSG, negara-negara MSG justru merasa organisasi mereka disandera oleh entitas yang bahkan bukan merupakan anggota penuh MSG. Bahkan, sentimen tersebut semestinya bukan hanya terasa di MSG, namun juga di dalam masyarakat Papua sendiri.
Belajar dari pengalaman penolakan MSG atas WPNCL dan ULMWP karena dinilai tidak mewakili keseluruhan organisasi masyarakat Papua, bagaimana pula dengan fakta domestik bahwa masyarakat Papua sebenarnya terdiri atas lebih dari 250 kelompok etnis, yang kesemuanya diklaim oleh ULMWP sebagai konstituen yang ia wakili. Sangat sulit untuk mempercayai bahwa klaim ini bukan delusi semata.
“Nampak sekali ambisi pribadi Wenda dalam deklarasi 27 November 2020 tersebut. Ia mengklaim dirinya sebagai presiden di Papua. Ia tidak memahami organisasi yang dipimpinnya hanya mendapat dukungan segelintir diaspora Papua yang mencari keuntungan pribadi, dan tidak mewakili seluruh rakyat Papua Barat. Wenda telah dibutakan oleh angan-angannya menjadi penguasa di Papua Barat, sehingga kembali melakukan blunder untuk kesekian kalinya,” tegas peneliti senior di Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian UAI itu.
Selain itu, lanjut Nanda, Wenda juga berusaha untuk mengingkari keberhasilan Pemerintah Indonesia yang telah memberikan porsi besar baik secara politik maupun kebijakan pembangunan ekonomi bagi pembangunan rakyat Papua, termasuk melalui otonomi khusus. Wenda selalu mengusung klaim abstrak yang pada intinya berupaya menggambarkan seolah-olah pemerintah Indonesia melakukan ketidakadilan terhadap warga Papua.
“Yang menjadi pertanyaan adalah ketidakadilan yang manakah yang ia maksud? Saat ini Papua mempunyai hak yang sama, atau bahkan lebih, dibandingkan wilayah lainnya di negeri ini. Bahkan, pemerintahan justru telah memprioritaskan Papua dibanding daerah lainnya melalui otonomi khusus,” tegasnya.
Dengan dihapuskannya otonomi khusus, papar Nanda, rakyat Papua justru kehilangan kesempatan besar untuk dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia. Sudah saatnya rakyat Papua berkaca pada keberhasilan rakyat Aceh yang dapat menerima kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat.
“Mengenai sebagian opini kritis yang menyatakan kebijakan otonomi khusus itu gagal, jawabannya justru harus dikembalikan kepada elit dan tokoh Papua sendiri, kenapa sebagai pelaksana otonomi khusus mereka bisa mendapat stigma gagal?” ujarnya.
Selain itu, Nanda juga menegaskan kemerdekaan bukanlah jalan terbaik bagi rakyat Papua. Justru itu akan menjadi gerbang kehancuran. Dengan setidaknya 250 suku yang tersebar di seluruh Papua, tentunya ini dapat menjadi potensi konflik yang sangat besar. Belum lagi potensi friksi kepentingan antar elit dan kelompok yang mengklaim dirinya sebagai pejuang rakyat.
“Belajarlah dari Timor Leste, kemerdekaan negara itu sebenarnya didorong oleh berbagai kepentingan eksternal yang tak ada sangkut pautnya dengan kepedulian tentang nasib rakyat Timor Leste. Bahkan begitu mereka merdeka, friksi kepentingan elit dan kelompok politik langsung meruncing, diiringi dengan eksploitasi kekayaan alamnya oleh orang-orang di luar Timor Leste,” tandasnya.
“Hal itu tentunya berpotensi dapat mendorong Papua ke dalam kancah perang saudara yang berkepanjangan. Apakah Benny Wenda bisa menjamin hal ini tidak terjadi, tentu dapat dipastikan tidak,” pungkas Nanda. **
