TEROPONGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menunggu penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021. Salah satu instansi teknisnya adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) yang notabene membidangi pembangunan infrastruktur.
Gubernur Kaltara, H Irianto Lambrie mengungkapkan, pagu indikatif instansi itu sebesar Rp 309 miliar. Instansi ini tinggal menunggu kepastian persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan.
“Pagu sekitar Rp 309 miliar. Begitu ada kepastian terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada persetujuan dari DPRD, saya meminta untuk segera dilakukan lelang,” kata Gubernur, lewat siaran persnya yang diterima Teropongnews.com, Jumat (11/12/2020).
“Pada prinsipnya, sebenarnya kalau ada pagu indikatif, dan kalau ada persetujuan DPRD, biar pun itu prosesnya (Rancangan APBD) masih di Kemendagri, bisa dilakukan proses tender,” tambahnya.
Percepatan tender kegiatan sudah menjadi instruksi Presiden Joko Widodo. Selain kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga diminta melakukan percepatan tender agar perekonomian bisa tumbuh melaju di kuartal I 2021.
“Mudah-mudahan di pertengahan Desember ini sudah bisa diketok APBD. Kesulitan teman-teman SKPD maupun TAPD itu, ada sistem oleh Kemendagri, yaitu menginput ke dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Ini karena sistem baru, banyak dari teman-teman yang masih perlu konsultasi,” sebut Irianto.
Terhadap pagu Rp 309 miliar tersebut, Irianto meminta Dinas PUPR-Perkim menyelesaikan pembangunan gedung fisik yang belum tuntas. Antara lain, gedung Sekretariat Provinsi di Tanjung Selor dan guest house di Tarakan.
“Contoh gedung sekretariat untuk menyelesaikan struktur dan fasilitas pendukungnya itu perkiraan Rp 100 miliar, dan guest house sekitar Rp 36 miliar. Harapannya dua gedung itu bisa diselesaikan akhir 2021, dan langsung bisa kita fungsikan,” urai Gubernur.
Tahun depan, Dinas PUPR-Perkim juga sudah siap membangun gedung DPRD Kaltara di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor (KBM Tjsel).
“Pasti akan kita anggarkan. Saat ini, TAPD sedang melakukan penyusunan sesuai dengan kemampuan anggaran. Tetapi pasti, insyaallah gedung DPRD akan kita mulai tahun depan, di Kota Baru Mandiri,” jelas Gubernur.
Adapun infrastruktur dasar seperti jalan, tahun depan lebih fokus pada peningkatan dan perbaikan.
“Kita ingin meningkatkan kualitas infrastruktur. Maka fokusnya pada pemeliharaan dan peningkatan,” tandas Irianto.
