FGD perencanaan teknis pembangunan mall pelayanan publik di Merauke. Foto-Getty/TN

TEROPONGNEWS.COM. MERAUKE – Analisis Kebijakan Pertaman Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Junaidi Sinaga, S.IP melakukan kunjungan kerja sekaligus mengikuti FGD (Focus Group Diacussion) III perencanaan teknis pembangunan mal pelayanan publik (MPP) Kabupaten Merauke.

Kunker kali ini didampingi Asisten Deputi Koordinas Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik di Wilayah III, Muhammad Yunus Kurniawan. FGD dilaksanakan di Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Jumat (20/11/2020) dihadiri pimpinan dan perwakilan dari instani dan SKPD.

“Maksud dan tujuan ke Merauke, dalam rangka merespon rencana akan dibuatkan mall pelayanan publik. Tentunya ini kami sambut positif karena berdasarkan data yang ada saat ini, di Indonesia baru 29 Mall PP. Di bagian Indonesia Timur sama sekali belum ada, sehingga Merauke akan menjadi pionir di bagian Timur,” ujar Junaidi dalam arahannya.

Dikatakan dirinya bersama rekannya ditugaskan untuk mengkawal proses pembangunan Mall PP di Merauke. Dengan adanya Mall PP, hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik setiap tahun terjadi signifikan.

“Kami harapkan, Merauke ini menjadi MPP pertama di Papua. Supaya pelayanan bisa terintegrasi di dalam satu tempat yang sama sehingga masyarakat pengguna layanan lebih nyaman lagi dalam mendapatkan pelayanan di MPP,” harap Junaidi.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze yang juga hadir menyampaikan, sistem pelayanan publik terintegrasi ini yang terpenting adalah menuju satu data. MPP harus didukung dengan SDM, sistem, jaringan dan infra struktur, maupun sarana prasarana.

“Kehadiran bapak bisa mengasistensi kita supaya ke depan kita mendapat pengakuan pelayanan publik,” ucap Frddy.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Yustina Sianturi menyebut, dengan keberadaan MPP nanti, semua pelayanan akan ada di dalam satu ruangan yang sama dan terpadu.

Tahapannya dimulai dari proses perencanaan, kemudian persiapan-persiapan karena bangunan baru ini ada di lokasi yang ada assetnya yakni Kantor DPMPTSP. Bangunan MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sebanyak Rp 45 miliar.

“Bukan karena kemegahan gedung tetapi fungsi dan manfaat yang bisa kita ambil untuk pelayanan terpadu. Untuk kemudahan, kenyamanan, kecepatan dan ketepatan bisa tercapai. Salah satu pendukung utama selain gedung adalah ketersediaan SDM untuk menangani tugas-tugas di dalamnya,” pungkas Yustina.

Pembangunan disesuaikan dengan kondisi pembiayaan namun diharapkan lebih cepat lebih baik. Diharapkan 2023 sudah mulai dibangun.

Berita lain untuk anda