Scroll untuk baca artikel
Example 525x600
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

DAP Minta Kejati Tangkap Koruptor di Keerom

×

DAP Minta Kejati Tangkap Koruptor di Keerom

Sebarkan artikel ini
Kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Foto-Ist/TN
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Servo Tuamis menilai, pembangunan di Kabupaten Keerom saat ini hanya berjalan di tempat. Ini dikarenakan, adanya dugaan korupsi yang dilakukan secara masif oleh pemangku kepentingan di kabupaten setempat. Sayangnya mereka seakan-akan kebal hukum.

“Memang, sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten menjadi perhatian publik, sehingga membuat seluruh roda penggerak pembangunan di Kabupaten Keerom seakan jalan ditempat. Istilahnya hidup enggan, mati tak mau,” kata dia kepada wartawan, Jumat (30/10/2020).

Example 300x600

Menurut Servo Tuamis, apa yang terjadi di Kabupaten Keerom saat ini sangat memprihatinkan. Ambil misal di bidang pendidikan, ada banyak anak-anak di Keerom yang menempuh studi diluar Papua, terpaksa harus pulang ke Papua, lantaran tidak adanya Perhatian dari Pemerintah Daerah setempat.

Bukan saja itu, masih ada masalah kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur yang belum berjalan secara maksimal, untuk memberikan keadilan bagi masyarakat asli di Kabupaten Keerom.

Servo Tuamis meminta kepada Kejaksaan Tinggi Papua, untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Keerom yang membuat pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Negara tetangga Papua New Gunea itu jalan di tempat.

Apalagi, lanjut dia, dengan total anggaran di kas daerah yang mencapai Rp 200 miliar hilang atau lenyap tanpa pertanggungjawaban yang jelas, sehingga dalam laporan keuangannya, telah terjadi defisit.

“Jangan salahkan kenapa masyarakat tolak otsus, sedangkan uang miliaran ini kenapa tidak diusut? Tolong penegakan hukum melihat persoalan ini,” pinta dia.

Dari Jumlah total penduduk di Kabupaten Keerom sebanyak 50 ribu jiwa, 20 persen yang merupakan orang Asli Keerom, sama sekali tidak merasakan dampak pengucuran anggaran dari pemerintah daerah, terutama dana otonomi khusus yang nilainya gila-gilaan

”Tidak pernah kami rasakan itu. Sebagai Ketua Dewan Adat, saya sampaikan kepada Kejati, dan Kejari tolong melihat itu, serta mengejar pencuri-pencuri ini,” tandas dia.

Example 300250
Example 120x600