TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Maluku, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Maluku menggelar seminar, yang melibatkan stakeholder di dunia pendidikan, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku.
“Fraksi PKS dalam seminar tadi tetap fokus, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di Maluku. Dan dalam konteks ini, maka tadi yang sudah kita sepakati bersama, dengan Kadisdikbud Provinsi Maluku, Insun Sangadji adalah, membangun kemitraan, dengan stakeholder pendidikan lainnya, untuk ikut bersama-sama mendorong akan mutu pendidikan bisa lebih baik,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku asal Fraksi PKS, Abdullah Asis Sangkala kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (11/6) usai seminar.
Dia berharap, kualitas dan mutu pendidikan di Maluku akan lebih maju, di masa pandemi Covid-19 ini. Menurut Sangkala, pihak Ikatan Guru Indonesia (IGI) sudah menawarkan kerjasamanya.
“Kemudian ada DR. Stevi dengan komunitas-komunitasnya, dan banyak komunitas mahasiswa dan juga yang bergerak di dunia pendidikan, yang harus kita rangkul,” kata dia.
Sangkala menegaskan, dunia pendidikan harus mendapat alokasi anggaran refocusing penanganan Covid-19, selain untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan juga ekonomi.
Untuk itu, Sangkala berjanji akan membicarakan soal anggaran refocusing untuk bidang pendidikan, agar tetap eksis menjaga mutu, dan juga ikut mendapatkan suntikan anggaran dimaksud.
“Kita juga sepakat, untuk terus mendorong agar konteks mutu ini, guru bisa mendapatkan perhatian, baik untuk peningkatan kapasitas, maupun untuk guru honorer, dan guru kontrak. Oleh karena itu, kita percayakan Disdikbud Provinsi Maluku, untuk bisa mengatur tata kelolahnya yang baik,” tandas Sangkala.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji mengaku senang, dengan adanya seminar tersebut. Pasalnya, ada berbagai masukan yang diterima oleh pihaknya, dari Dinas Pendidikan Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual.
“Saya senang sekali, karena ada input dari Disdik Kota Ambon, juga dari Aru dan Kota Tual. Di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual sudah bisa menyelenggarakan pendidikan di sana. Di kedua daerah inikan masih zona hijau. Jadikan protapnya jelas, sekolah masih bisa dibuka untuk proses belajar mengajar,” kata dia.
Sangadji mempersilahkan daerah yang masuk zona hijau, untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah, namun harus mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.
Dia mengaku, proses belajar mengajar via online memang agak sulit, lantaran ada daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan internet. Untuk itu, sangat dibutuhkan kesiapan dari pihak sekolah, bagaimana kepala sekolah bisa mengatur, agar jika ada daerah masuk zona merah, maka proses belajar mengajarnya pun harus seperti apa.
“Di daerah zona merah yang tidak ada jaringan internetnya, biasanya ada tindakan dari sekolah, agar muridnya tetap bisa belajar. Dan bagi saya, seminar yang dilakukan oleh Fraksi PKS ini sangat bagus, dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Jarang, ada yang bisa melakukan seminar seperti ini, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” tandas dia.