Berita

Pemberlakuan PKM Di Ambon Persulit Sopir Angkot Dari Malteng

×

Pemberlakuan PKM Di Ambon Persulit Sopir Angkot Dari Malteng

Sebarkan artikel ini
Para pengemudi Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) jurusan Kecamatan Salahutu Maluku Tengah, melakukan aksi protes kepada Pemkot Ambon, yang berujung pemblokiran jalan. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dikeluhkan para pengemudi Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) jurusan Kecamatan Salahutu Maluku Tengah.

1466
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Para pengemudi melakukan aksi pemblokiran jalan yang menghubungkan Kota Ambon dan Maluku Tengah, Selasa (9/6).

Para pengemudi mengeluhkan salah satu syarat untuk bisa masuk ke Kota Ambon yang harus dipenuhi oleh masyarakat Kecamatan Salahutu, yaitu surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ambon, AG Latuheru mengaku, para pengemudi sampaikan bahwa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Salahutu tidaklah gratis, masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh surat tersebut.

Sekkot mengatakan, untuk masalah biaya surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“Kami tidak tahu kalau ada biaya yang dikeluarkan masyarakat Kecamatan Salahutu, untuk memperoleh surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat. Hal itu merupakan kewenangan Pemkab Malteng,” ujar Sekkot.

Menurut Sekkot, koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah saat ini sedang dilakukan karena besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat Salahutu untuk memperoleh surat keterangan sehat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

“Saya sudah berbicara dengan Sekda Maluku Tengah untuk mencari jalan keluar. Salah satu solusinya yaitu, menggratiskan surat keterangan sehat dari Puskesmas selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Ambon di masa pandemi Covid 19,” jelas Sekkot.

Sekkot menambahkan, Pemkot Ambon akan tetap melaksanakan apa yang telah diatur dalam Perwali 16 tahun 2020, untuk itu sosialisasi akan terus dilakukan ke masyarakat, lebih khusus ke masyarakat Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat dengan melibatkan perangkat Kecamatan setempat.

Diketahui, jalan yang menghubungkan Kota Ambon dan Maluku Tengah yang sempat diblokir kini telah dibuka kembali untuk dilalui warga masyarakat.