TEROPONGNEWS. COM, SORONG – Pemerintah Kota Sorong menggratiskan biaya rapid tes bagi para pelajar dan Mahasiswa yang hendak melanjutkan study keluar daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kota Sorong, Rudy laku.
“Sesuai kebijakan bapak Walikota Sorong, beliau memberikan kesempatan kepada masyarakat kota Sorong untuk mendapatkan Rapid tes gratis. Yang berhak mendapat rapid gratis adalah orang-orang yang hendak melakukan perjalanan keluar, dengan kriteria pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan di luar kota Sorong,”jelas Rudy Laku, Senin (22/6).
Selain pelajar dan mahasiswa, Rapid tes gratis juga diberikan kepada masyarakat umum yang ekonomi lemah, namun hanya melaksanakan perjalanan dengan menggunakan kapal laut.
“Jadi kalau ada warga kategori ekonomi lemah tapi naik pesawat itu tidak diberikan. Sekali lagi saya sampaikan, rapid gratis hanya pelajar, mahasiswa dan masyarakat ekonomi lemah yang hendak melakukan perjalanan keluar dengan kapal. Kalau pelajar bisa menggunakan kapal laut maupun pesawat,”terangnya.
Rudy juga menyampaikan, bagi warga kurang mampu, pelajar dan mahasiswa yang akan mengurus Rapid tes gratis agar mendatangi posko Satgas Covid-19 di kantor walikota Sorong. Selanjutnya pihak Satgas akan membuatkan surat pengantar ke Puskesmas untuk dilakukan Rapid tes.
“Di Satgas ini ada petugas yang akan melakukan screening, apakah yang mengajukan rapid tes gratis ini betul-betul pelajar, mahasiswa dan warga kurang mampu. Setelah memenuhi kriteria, baru dibuatkan surat pengantar ke Puskesmas sesuai domisili,”tugas Rudy.
Rudy menambahkan, Rapid tes gratis juga diberikan kepada warga kota Sorong yang sakit dan hendak berobat ke Puskesmas.
“Setiap masyarakat yang ada di kota Sorong ketika sakit dan hendak berobat ke Puskesmas akan dilakukan rapid tes gratis, entah malaria dan lain-lain. Karena itu bagian dari screening, jadi gratis dan bukan untuk masyarakat yang keluar tapi untuk berobat,”pungkas Rudy sembari menegaskan bahwa Rapid tes gratis tidak berlaku untuk ASN, dan TNI-Polri karena bukan bagian dari masyarakat ekonomi lemah.
