TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon merasa dongkol dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menghapus bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena adanya program sekolah swasta gratis.
Tina Toon langsung meluapkan kekecewaanya kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta saat rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Tina Toon mengatakan, berjalannya program sekolah swasta gratis sudah sesuai dengan harapan. Namun, KJP jangan menjadi korban karena adanya program tersebut.
“Soal sekolah gratis dan KJP. Jadi sekolah gratis jalan, itu memang yang kita harapkan, tapi tanpa mematikan bantuan sosial yang sudah ada, yaitu berupa KJP Plus dan KJMU,” kata Tina Toon saat rapat berlangsung.
Menurutnya, kebijakan sekolah swasta gratis dapat berjalan selaras dengan KJP dan KJMU. Pasalnya, memiliki postur anggaran yang lebih besar dibanding daerah lain.
Ia menambahkan, Pemprov DKI juga bakal menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Lantas hal tersebut bakal mempunyai andil besar untuk membantu warga Jakarta.
“Ada dana bagi hasil tambahan Rp 6 triliun, anggaran kita Rp 90 triliun sekarang. Jadi masak tidak memungkinkan sih kita bisa membantu masyarakat lebih luas. Jadi jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan, menyengsarakan Pak,” jelas Tina.
Kemudian, Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemprov DKI, pada Selasa (22/10/2024). Ia mendengar, KJP tidak bisa lagi dianggarkan karena adanya program sekolah swasta gratis.
“Jadi jangan dari dinas kemarin, ini jangan langsung (bilang) enggak bisa. Itu kita kesal banget Pak, terus terang,” ungkapnya.
“Disimulasikan dulu dong anggarannya berapa, kebijakannya, SOP-nya, sekarang penerima berapa, nanti bisa tambah berapa, gitu loh Pak. Anggaran Rp90 triliun Pak, banyak gitu. Jadi jangan langsung bilang enggak bisa,” sambungnya.
Sebelumnya terberitakan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan juga Wakil Ketua Banggar, Ima Mahdiah menjelaskan, sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun.
Ia mengharapkan, program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025. Pasalnya, hal tersebut sudah disepakati eksekutif dan legislatif.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusuna APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.
“Pendidikan gratis yang dibahas Komisi E periode sebelumnya sudah dianggarkan,” ungkap Ima.***
