TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Saling menuding antara pimpinan DPRK Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dr Yusup Salim, M.Si terkait penambahan anggaran operasional Sekretaris Daerah pada APBD-P Tahun 2024 menuai kritikan Masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat, Yulianus Thebu sangat menyayangkan permasalahan yang seharusnya diselesaikan secara internal antara legislatif dan eksekutif dan tidak perlu dibesar-besarkan.
“Saling menuding Ketua DPRK dengan Sekda Raja Ampat sebagai Ketua TPAD, Saya pikir masalah-masalah yang tidak perlu sampai ke Publik,” ujar Yulianus Thebu melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (5/10/2024) setelah membaca beberapa pernyataan kedua tokoh publik di Kabupaten Raja Ampat itu.
Menurutnya permasalahan anggaran yang dibahas secara bersamaan antara legislatif dan eksekutif ibarat masalah rumah tangga yang tidak perlu dipublish ke media.
“Ini kan masalah rumah tangga antara Sekda dan DPRK. Jadi persoalan dalam keluarga tidak bole sampai anak-anak tau (tidak perlu diketahui oleh Masyarakat) apalagi sampai terekspos ke media,” kata Yulianus.
Meski demikian, Yulianus Thebu mengatakan permasalahan saling menuding antara Ketua DPRK dan Sekda Raja Ampat membuat pertanyaan di kalangan masyarakat. Siapa yang dipercaya..? Apakah Ketua DPRK atau Sekda Raja Ampat.?
“Kalau sudah begini, mau bilang apa lagi, pasti rakyat berpikir, maling teriak maling. Orang Raja Ampat bilang “katang kata udang, bakar atau rebus warna merah sama” Rakyat bingung, siapa yang dipercaya, apakah Ketua DPRK atau Sekda Raja Ampat sebagai Ketua TPAD saling menuding begini kan tidak bagus pemerintahan, ibarat rumah tangga kalau bapak dengan mama bertengkar, berarti didalam rumah itu ada yang tidak beres,” ungkap Yulianus Thebu.
Saling menuding pucuk pimpinan di Kabupaten Raja Ampat ini kata dia, hal ini menandakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat perlu diselidiki, sebenarnya ada apa ini sampai terjadi tuding menuding antara Ketua DPRK dan Sekda Raja Ampat.?
Ia menjelaskan, apa yang disampaikan Sekretaris Daerah, Dr Yusup Salim masuk akal, artinya dengan adanya Pjs Bupati, perlu ada penambahan anggaran untuk sekretariat dan itu hal yang wajar-wajar saja. Kalau saja anggaran berlebihan pasti sistem keuangan menolak.
Sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang berhak mengontrol kinerja pemerintah, Yulianus Thebu mempertanyakan apa yang disampaikan Ketua DPRK Raja Ampat.
“Kalau saja Pak Ketua DPRK Raja Ampat bilang naik, maksudnya naik ini yang bagaimana..?,” ungkapnya seraya bertanya.
Dia mengatakan jika permasalahan ini berlarut-larut, sebagai warga Raja Ampat sangat mendukung pernyataan keduanya. Dimana meminta kehadiran KPK untuk mengontrol keuangan di Kabupaten Raja Ampat.
“Kalau ada yang tidak beres, yah saya sepakat dengan pertanyaan Ketua DPRK dan Sekda Raja Ampat, yah…KPK Masuk saja biar selidiki masalah anggaran di Pemda Raja Ampat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua DPRK Raja Ampat Abdul Wahab Warwey mengatakan bahwa APBD Induk tahun kemarin anggaran operasional dari Sekretaris Daerah sekitar 400 an lebih, kemudian terjadi pergeseran dibulan Mei atau Juni, pak Sekda punya operasional masuk 2 Miliar dan sekarang ini masuk di APBD Perubahan beliau minta lagi 3 Miliar.
Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dr Yusup Salim, M.Si menjelaskan berkaitan dengan dana 3 milyar yang disebut Ketua DPRK Raja Ampat, bahwa pos yang ada di Setda/Sekda adalah pos secara keseluruhan baik Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda hingga 3 asisten.
“Jadi bukan khusus untuk Sekda 3 Milyar itu, jangan karena tidak paham kemudian menyebarkan berita bohong,” ucap Dr Yusup Salim.
