TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyelenggarakan rapat koordinasi yang fokus pada 8 area intervensi Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan capaian MCP di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Acara dihadiri oleh pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa 8 Oktober 2024.
Pjs Bupati Raja Ampat, Anhar Akib Kadar, S.STP., M.Si dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kinerja di 8 area tata kelola pemerintahan untuk mencapai target MCP yang lebih baik.
Saat ini, capaian MCP Kabupaten Raja Ampat berada di angka 66%, yang masih di bawah capaian Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Berikut adalah arahan umum untuk masing-masing area:
Tata Kelola Perencanaan Anggaran menjadi poin arahan pertama pejabat Bupati, beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
Pengelolaan Aset Daerah perlu dioptimalkan dengan manajemen aset daerah melalui pencatatan yang baik dan pemanfaatan aset secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Pada area Manajemen SDM dituntut adanya Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang objektif.
Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mendapat perhatian serius dari Pjs. Bupati Raja Ampat
Untuk Tata Kelola Dana Desa agar dapat dipastikan pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Tata Kelola PBJ pada area pengadaan barang jasa pemerintah, beliau berharap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Bidang audit agar dilakukan audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan. Untuk bidang perijinan usaha, beliau meminta penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha guna mendukung iklim investasi yang kondusif dan transparan.
Pjs Bupati berharap dengan kerja sama dan komitmen dari seluruh OPD terkait, capaian MCP Kabupaten Raja Ampat dapat meningkat dalam tiga bulan terakhir tahun ini, dengan target berada di atas rata-rata nasional.
“Diharapkan OPD terus berinovasi dan bekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan bebas dari korupsi,” ujar Pjs Bupati Raja Ampat.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen bersama dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi antar OPD dalam mencapai target MCP yang telah ditetapkan. Diharapkan capaian MCP Kabupaten Raja Ampat akan meningkat dan mencapai target yang diharapkan dalam waktu dekat.
