TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan segera mengutus Inspektorat Kabupaten Merauke melakukan pemeriksaan khusus di SD YPK Torai Merauke.
Diketahui, sekolah tersebut dilaporkan tidak transparan dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada siswa tidak mampu.
“Wujud dari tertib pengelolaan keuangan, segera saya akan utusan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus atau audit. Nanti dari sisi teknisnya dari Dinas Pendidikan,” ujar Sunarjo di Merauke, Senin, (7/10/2024).
Tidak main-main, Sunarjo sampaikan jika masalahnya cukup berat maka kepala sekolah atau pejabat terkait yang berurusan dengan dana tersebut akan diganti, paling lama dalam jangka waktu satu minggu. Karena sebagai Pjs, dirinya punya kewenangan untuk menggantikan pejabat.
Lanjut, kata Sunaryo, guru harus punya hati untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian kepada siswa. Bagi yang keberatan menjalankan tugas sebagai pendidik diharapkan mengundurkan diri daripada datang ke sekolah saat mendekati ujian sementara anak didik tidak memiliki pendidikan dasar yang memadai.
“Termasuk kepala Dinas Pendidikan perhatikan kepala sekolah dan guru-guru yang tugas di tempat jauh harus ada reward dan punishment supaya jalan bagus,” ucap Sunarjo.
Masalah kekosongan guru maupun kepala sekolah bukan baru terjadi di Merauke. Hampir setiap tahun persoalan yang sama terus dikeluhkan namun belum ada perubahan yang signifikan khususnya sekolah di pedalaman atau kampung-kampung. Hal ini dilatarbelakangi berbagai persoalan seperti jangkauan, ketersediaan fasilitas pendukung, faktor ekonomi orangtua sehingga membuat anak tidak masuk sekolah dan akhirnya guru pun tidak bisa mengajar jika tidak ada siswa.
Atau juga kesejahteraan guru tidak diperhatikan dan faktor keamanan mengakibatkan penurunan semangat guru menjalankan tugasnya. Ada juga guru yang masih menjalankan pendidikan dan kegiatan penting lainnya, sehingga untuk mengisi kekosongan itu butuh solusi jitu untuk mengatasi problem tahunan ini. Ini menjadi tugas para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan dan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke yang akan terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 nanti.
