TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. TAPD mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp91,1 triliun.
Usulan tersebut terdiri dari Rancangan Awal Rp84,32 triliun dan Penyesuaian Alokasi Belanja atas Penambahan Pendapatan Transfer Rp6,8 triliun. Untuk Pendapatan Daerah Rp74,87 triliun, Belanja Daerah Rp75,51 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,45 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp8,81 triliun.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi. Selanjutnya, bakal dibahas Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.
“Konsultasi antara komisi dengan Banggar, dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin (pekan depan -Red),” ujar Ima di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Ima menjelaskan, sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun.
Ia mengharapkan, program tersebut dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025. Pasalnya, hal tersebut sudah disepakati eksekutif dan legislatif.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusuna APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.
“Pendidikan gratis yang dibahas Komisi E periode sebelumnya sudah dianggarkan,” ungkap Ima.
Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga terdapat dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Selain itu, program banjir dan kemacetan tak luput dari pembahasan.
“Ada banjir, pengurangan kemacetan, mengenai sampah dan ada satu dari Kementerian Keuangan, yaitu makan siang gratis,” tutur Ima.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, tema pembangunan tahun 2025 yakni ‘Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan’.
Terdapat empat prioritas pembangunan, terdiri dari peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
“Dalam arahan kebijakan prioritas nasional dengan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ada empat prioritas pembangunan DKI Jakarta,” kata Michael.***
