TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta tak menjamin program sekolah swasta gratis bakal masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Pasalnya, masih ada kebijakan yang mesti disepakati perihal masalah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Disdik DKI Jakarta, Purwosusilo menjelaskan, kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 yang harus direvisi.
“Kan semuanya berproses siapa yang bisa menjamin regulasi diselesaikan,” ujar Purwosusilo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Lalu, ketika ditanya, apakah program sekolah swasta gratis akan masuk ke dalam APBD 2025. Purwosusilo hanya menjawab seadanya.
“Jadi semua kan tinggal berusaha aja,” kata dia.
“Kan semangatnya sama, tahapan-tahapan itu dilalui kan udah ini, kan perlu banyak langkah,” tambahnya.
Sebelumnya terberitakan, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon merasa dongkol dengan sikap Pemprov DKI Jakarta yang menghapus bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena adanya program sekolah swasta gratis.
Tina Toon langsung melupakan kekecewaanya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo saat rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).
Tina Toon mengatakan, berjalannya program sekolah swasta gratis sudah sesuai dengan harapan. Namun, KJP jangan menjadi korban karena adanya program tersebut.
“Soal sekolah gratis dan KJP. Jadi sekolah gratis jalan, itu memang yang kita harapkan, tapi tanpa mematikan bantuan sosial yang sudah ada, yaitu berupa KJP Plus dan KJMU,” kata Tina Toon saat rapat berlangsung.
Menurutnya, kebijakan sekolah swasta gratis dapat berjalan selaras dengan KJP dan KJMU. Pasalnya, memiliki postur anggaran yang lebih besar dibanding daerah lain.
Ia menambahkan, Pemprov DKI juga bakal menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Lantas hal tersebut bakal mempunyai andil besar untuk membantu warga Jakarta.
“Ada dana bagi hasil tambahan Rp 6 triliun, anggaran kita Rp 90 triliun sekarang. Jadi masak tidak memungkinkan sih kita bisa membantu masyarakat lebih luas. Jadi jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan, menyengsarakan Pak,” jelas Tina.***
