TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Orang Asli Papua (OAP) harus rapatkan barisan untuk berdiri dibelakang Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan oleh aktivis sekaligus praktisi hukum di Tanah Papua, Fernando Genuni.
Pria yang akrab disapa Nando Genuni menyampaikan pernyataan mengingat begitu masifnya upaya melemahkan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.
Nando Genuni tegaskan, Majelis Rakyat Papua sesuai amanat Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua adalah lembaga representatif Orang Asli Papua.
MRP Provinsi Papua Barat Daya sesuai kewenangan dalam UU Otsus tersebut, Nando Genuni tegaskan berhak untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya, karena UU Otsus menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua (OAP).
“Jadi MRP tidak boleh takut, karena MRP adalah lembaga kultur yang dibentuk untuk mempertahankan hak – hak dasar Orang Asli Papua, ” tutur Nando Genuni.
Memang diakui, kata Nando Genuni, ada beredar dukungan dari beberapa suku yang ada di Wilayah adat Doberai untuk mendukung salah satu bakal calon gubernur.
“Ketika saya melakukan investigasi dan melihat hal ini itu ternyata hanya sekitar satu sampai dua suku saja. Nah di wilayah tiga Doberai ini bukan hanya dua suku tersebut saja, sebab ada suku-suku yang lain,” kata Nando Genuni kepada wartawan di salah satu kafe di Kota Sorong, Selasa (3/9/2024).
Fernando Genuni tekan dengan kalimat untuk perlu di garis bawahi bahwa pengakuan ataupun pengangkatan anak adat itu ada prosesnya. Dari surat yang dikeluarkan oleh LMA Malamoi disitu ada penyataan bahwa bakal calon gubernur Papua Barat Daya yang sedang viral dibicarakan soal keaslian sebagai Orang Asli Papua.
“Kalau saya melihat hal ini, tentu menjadi satu pertanyaan buat bapak Silas Kalami, apakah sudah tidak ada lagi orang Moi yang bisa untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Papua Barat Daya ataukah memang sudah tidak ada lagi generasi Moi yang mau maju,” tutur Nando Genuni.
Bila mau melihat secara detail, Nando Genuni sampaikan tanah Malamoi ada punya banyak putra – putri Moi terbaik, sehingga tidak perlu memberikan hak itu kepada orang lain.
“Dan perlu digarisbawahi ya, kalaupun asli, Kenapa harus meminta dukungan dan pengakuan. Jadi ini ini yang menjadi pertanyaan sendiri untuk semua para tokoh -tokoh adat, masyarakat, pemuda dan pemudi ini ada apa ini? Kalaupun konteks otonomi khusus ini, dia tidak bisa disandingkan dengan barang-barang yang lain,” ujar Nando Genuni.
UU Otsus ini, Nando Genuni tegaskan bahwa itu harga diri Orang Asli Papua. Ada jiwa yang sudah pergi, karena mempertahankan keberadaan Otsus.
“Saya mau bilang begini, Otsus itu tukar tambahnya adalah darah orang Papua yang mati. ada orang Papua yang mati baru, Jakarta kasih barang itu. Dia bukan datang saja begitu. UU Otsus Itu kontrak politik antara Indonesia dan Papua itu jelas. Itu seluruh dunia mengetahui, ” kata Nando Genuni.
Keberadaan UU Otsus membuat setiap keputusan untuk orang Papua akan mengesampingkan seluruh undang-undang yang lain.
“Saya mohon maaf saja, hari ini mau bicara dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya perlu tegaskan putusan MK tidak dapat merubah tatanan adat orang asli Papua. Itu perlu digarisbawahi, ” kata Nando Genuni menegaskan.
UU RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus itu dia sudah dibuat sebaik mungkin untuk bagaimana bisa memproteksi hak-hak Dasar orang asli Papua.
Nando Genuni juga menegaskan MRP Provinsi Papua Barat Daya adalah representative orang Papua dan menjadi benteng terakhir orang Papua.
“Jadi jangan ada yang main ancam MRP dengan bilang bahwa hati-hati MRP ataupun mau bilang bahwa nanti MRP mau di pidana. MRP itu harga diri orang Papua, orang Papua juga akan bersama-sama dalam penjara. Ingat Majelis rakyat Papua adalah perwakilan dari tiap-tiap suku yang ada di wilayah III Doberai, ” ucap Nando Genuni.
Ditambahkan Nando Genuni, orang asli Papua akan berdiri bersama dengan MRP Provinsi Papua Barat Daya. Sebab kehadiran MRP di Provinsi Papua Barat Daya sangat dirindukan oleh masyarakat Asli Papua.
“Jadi MRP Papua Barat Daya tidak perlu ragu membuat keputusan sesuai kewenangan yang melekat. Orang Asli Papua siap berdiri bersama dengan MRP, mempertahankan harga diri dan martabat Orang Asli Papua, ” menutup wawancara.
