TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Menumbuhkan jurnalisme positif dan menjaga kemerdekaan pers dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Papua Barat Daya memegang peranan penting dalam menciptakan pemilu yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Hal itu disampaikan Koorwil (Koordinator Wilayah) Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) Papua Maluku, Chanry Suripatty kepada wartawan di Sorong, Rabu (25/9/2024).
Menurut Chanry ada tiga poin penting yang dapat diterapkan, pertama adalah Membangun Jurnalisme Positif. Menurut Chanry, dalam mengendepankan informasi yang objektif dan berimbang, Pers perlu memberitakan informasi yang akurat, berdasarkan fakta, dan tidak memihak pada salah satu kandidat.
“Liputan seimbang, akan memberikan pemilih informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang bijaksana,” ungkap Chanry.
Selain itu, Pers wajib mengutamakan narasi pembangunan dan persatuan. Jurnalisme positif menekankan narasi yang membangun, seperti program dan visi para calon dalam memajukan Papua Barat Daya.
“Dengan berfokus pada solusi untuk tantangan daerah, pers dapat menjadi katalisator untuk menginspirasi warga terhadap masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Menghindari Pemberitaan Negatif yang Provokatif. Berita yang berlebihan atau provokatif menurut Chanry dapat menciptakan polarisasi masyarakat. Media katanya harus berperan dalam menurunkan tensi politik, bukan meningkatkan konflik melalui sensasionalisme.
Selain itu, Chanry katakan, pers wajib memberi ruang bagi diskusi yang konstruktif, dimana Media dapat memfasilitasi diskusi terbuka antara para kandidat dan masyarakat, baik melalui debat publik, wawancara, atau artikel opini yang didukung data.
“Hal ini mendorong pemilih untuk lebih terlibat dalam proses politik secara produktif,”ujarnya.
Chanry juga mengungkapkan tentang kemerdekaan pers, Jurnalis senior pada salah satu televisi swasta nasional ini mengemukakan bahwa pers wajib menghindari tekanan Politik. Hal ini kata Chanry, penting bagi media untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuasaan.
“Media yang bebas dari tekanan politik akan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan baik, termasuk mengawasi proses pemilihan dan memastikan integritas pelaksanaannya,” katanya.
Selain itu, harus memastikan proteksi terhadap kebebasan berpendapat. Jurnalis menurutnya, harus dilindungi dari intimidasi dan ancaman, baik dari kelompok politik, pemerintahan, maupun kelompok-kelompok lain.
“Kebebasan berpendapat merupakan fondasi dari pers yang sehat dan dinamis,” ujarnya.
Salah satu poin lainnya yakni soal transparansi dan akuntabilitas. Dimana kata Chanry, Media harus tetap transparan dalam proses penyajian informasi.
Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, penting bagi pers untuk mengakui dan mengoreksi berita tersebut secara terbuka. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media.
Dalam tugas-tugas liputan, menurut Chanry, pers wajib mengedepankan Etika Jurnalistik. Penerapan kode etik jurnalistik, seperti menjaga independensi, mengutamakan kebenaran, serta melindungi hak-hak narasumber, sangat penting dalam menjaga kemerdekaan pers.
“Pers harus selalu mematuhi standar profesionalisme tinggi dalam peliputan Pilkada,”ujarnya.
Faktor lain yang menjadi sorotan Chanry adalah soal kolaborasi dengan lembaga Independen. Menurut Chanry, media atau pers dapat bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dimana Pers dapat berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawasi jalannya kampanye dan pemungutan suara, terutama dalam menyoroti pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Kolaborasi ini akan memastikan bahwa informasi mengenai pelanggaran pemilu dapat disampaikan kepada publik dengan cepat dan akurat,”imbuhnya. Fakto penting lainnya adalah, pendidikan pemilih melalui media.
Menurut Chanry, selain memberitakan tentang kandidat, pers juga bisa menjadi sarana untuk mengedukasi pemilih terkait proses pemilu, hak-hak mereka, dan bagaimana memastikan suara mereka dihitung.
“Ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu secara bertanggung jawab,”ujarnya.
Dengan demikian menurut Chanry, pers yang independen dan mengedepankan jurnalisme positif merupakan langkah krusial untuk memastikan pemilihan umum yang transparan, adil, dan demokratis.
“Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pers yang independen dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan pemilihan umum yang demokratis dan bertanggung jawab di Papua Barat Daya,”pungkasnya.
