TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan keputusan presiden semata, melainkan keputusan semua masyarakat yang diwakili oleh DPR RI.
Masyarakat yang dimaksud adalah setujunya 93% fraksi di DPR atas berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Menurut dia, keputusan ini tentu tidak mudah.
“Sebuah keputusan yang tidak mudah tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta,” ucapnya menambahkan.
Jokowi juga menyinggung mengenai rencana perpindahan ibu kota pernah digagas Presiden Soekarno hingga Soeharto. Ia mengaku hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama itu.
Dia menyebutkan rencana eksekusi ini telah diriset sejak dia lantik pada 2014. Setelah itu pengkajian terus dilakukan.
“Sehingga betul Bung Karno tahun ’60-an sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota, Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota, kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama,” kata Jokowi.
“Dilihat dulu kenapa Bung Karno memutuskan Palangka Raya coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangka Raya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi kemudian saya cek di lapangan nggak sekali dua kali tiga kali kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur,” kata Jokowi lagi.
