TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendesak kepolisian dan kejaksaan menangani dengan cepat tindak pidana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dengan cepat. Pasalnya pelaksaan Pilkada akan berjalan baik dengan adanya dua lembaga penegak hukum tersebut.
Anggota Bawaslu, Puadi mengatakan, kepolisian dan kejaksaan merupakan mitra Bawaslu yang berada dibarisan terdepan untuk membantu penanganan pidana Pilkada 2024. Sebab, keduanya tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terapdu (Gakkumdu).
“Gakkumdu diperlukan karena tindak pidana pemilihan berkarakter ‘speed trial’ dengan batas waktu yang singkat, sehingga perlu koordinasi antar unsur agar tidak menghambat proses,” kata Puadi kepada wartawan dikutip, Kamis (26/9/2024).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Infromasi Bawaslu itu menegaskan, peran lembaga penegak hukum, baik itu kepolisian dan kejaksaan menjadi teramat penting.
“Di mana dengan waktu yang singkat, pengawas tidak bisa memanggil orang secara paksa untuk dimintai keterangan, tidak bisa menyita barang bukti,” jelas Puadi.
Lantaran, ungkap Puadi, polisi dan jaksa dapat membantu kerja penanganan pelanggaran di tengah keterbatasan kewenangan yang dimiliki pengawas pemilu.
“Sehingga kekurangan tersebut bisa dilengkapi dengan kewenangan dan keterampilan polisi dan jaksa,” imbuhnya.
Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Masa Kampanye Pilkada Serentak 2024
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti mengajak masyarakat ikut andil untuk mengawasi masa kampanye Pilkada 2024. Pasalnya, masa kampanye akan dilaksanakan dalam beberapa hari lagi.
Lolly juga meminta masyarakat aktif mengawasi seluruh prosedur selama kampanye Pilkada 2024 berlangsung. Agar nantinya masa kampanye pilkada sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Kita sebagai warga negara, hari ini akan punya fungsi yang besar karena hari ini menjadi momentum kita terlibat melakukan pengawasan. Supaya, Pilkada kita benar secara tata cara dan prosedur. Supaya, hasil Pilkada kita akan memenuhi rasa keadilan semua orang,” kata Lolly saat sosialisasi pengawasan masa kampanye di kawasan car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Pantauan Teropongnews di lokasi, pihak Bawaslu RI melakukan sosialisasi pengawasan Pilkada 2024 dengan melakukan long march dari Gedung Bawaslu RI menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat. Mereka membawa poster dengan tulisan terkait pengawasan Pilkada 2024.
Pihak Bawaslu RI turut membawa maskot Pilkada 2024 untuk memeriahkan suasana longmarch.
Lolly mengungkapkan, salah satu metode yang dilakukan Bawaslu RI ialah melalui sosialisasi yang dilakukan saat hari bebas kendaraan bermotor alias CFD. Dia menuturkan, sosialisasi pengawasan masa kampanye sengaja dilakukan saat KPU provinsi dan kabupaten/kota hendak menetapkan pasangan calon Pilkada 2024 yang berlangsung Minggu ini.
“Hari ini bertepatan dengan penetapan pasangan calon di seluruh daerah, baik provinsi untuk gubernur dan wakil gubernur, baik di kabupaten, kota. Semuanya saat ini secara serentak pasangan calon yang akan ikut kontestasi di Pilkada 2024 ditetapkan,” ungkap dia.
Untuk itu, Lolly pun mengajak masyarakat yang hadir di CFD maupun masyarakat lain agar mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Dia juga meminta masyarakat untuk melapor jika menemui indikasi kecurangan proses Pilkada 2024, termasuk saat masa kampanye nanti.
“Mari menjadi aktor terhadap Pilkada yang ada di DKI Jakarta dan seluruh provinsi, kabupaten, kota yang lain. Mari menjadi aktor, mari menjadi pengawas partisipatif, minimal di lingkungan kita sendiri,” imbuhnya.***
