Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Hukum

Kejari Blitar Kawal Proyek Strategis Daerah 2024

×

Kejari Blitar Kawal Proyek Strategis Daerah 2024

Sebarkan artikel ini
Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Baringin meninjau salah satu proyek strategis daerah di Blitar Senin (19/8/2024).
Example 468x60

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Jawa Timur selaku pimpinan pengamanan pembangunan strategis pada Proyek Strategis Daerah (PSD) Kota Blitar tahun anggaran 2024, bersama jajaran serta pihak terkait melakukan berbagai peninjauan PSD.

Di antaranya pembangunan gedung SMPN 6 Kota Blitar tahap 2, pembangunan gedung kantor Kelurahan Bendogerit. Senin (19/8/24).A da juga pembangunan konstruksi revitalisasiP usat Informasi Agribisnis Ika Hias (PIAIH), pembangunan Mal Pelayanan Publik tahap 2 dan pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan Kota Blitar.

Example 300x600

Dalam kunjungan ke sejumlah pembangunan PSD, Kajari Blitar Baringin SH MH dihadapan pihak terkait menyampaikan, pembangunan gedung SMPN 6 Kota Blitar tahap 2 progres fisik realisasi 39,959% sehingga terjadi keterlambatan 3,94%.

Kemudian pembangunan kantor Kelurahan Bendogerit Progres fisik realisasi 36,32% sehingga terjadi cepat 7,06%. Ada juga revitalisasi PIAIH progres fisik realisasi 31,75% sehingga deviasi cepat 0,70%.

“Pembangunan Mal Pelayanan Publik tahap 2 progres fisik realisasi 67,696% sehingga sehingga terjadi keterlambatan 4,493%. Pembangunan gedung perpustakaan Kota Blitar progres fisik realisasi 40,141% terjadi cepat 9,189%,” imbuh Baringin, Senin (19/8/2024).

Menurut Baringin, secara umum pekerjaan PSD di Kota Blitar berjalan tertib, lancar dan aman meskipun beberapa kegiatan mengalami keterlambatan yang diakibatkan kurangnya jumlah tenaga kerja dan Keterlambatan ketersediaan material khusus.

“Tim PPS Kejaksaan Negeri Blitar meminta agar memperhatikan jumlah tenaga dan mengefektifkan tenaga kerja yang ada guna melakukan percepatan progres pekerjaan serta memperhatikan ketersediaan material dan bahan bangunan,” katanya.

Selain itu, sambung Baringin, PPK dan konsultan pengawas diminta lebih aktif memeriksa hasil pekerjaan harian.

“Serta agar setiap permasalahan yang ada dikoordinasikan dengan Tim PPS,” tandas mantan Aswas Kejati Sumatra Utara. ***

Example 300250
Example 120x600