TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan tiga lembaga pendidikan Filipina, yaitu the Commission on Higher Education (CHED), the Department of Education (DepEd), dan the Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) menyelenggarakan Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group/JWG) yang ke-6 di Bidang Pendidikan pada 23 s.d. 25 Juli 2024, di Bali.
![](https://i0.wp.com/teropongnews.com/wp-content/uploads/2024/08/pengumumankpusorong.jpg?w=680&ssl=1)
Staf Ahli Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa JWG ini menandai pertama kalinya Kemendikbudristek menyelenggarakan JWG secara berurutan dengan tiga kementerian pendidikan di Filipina, yaitu CHED, DepEd, dan TESDA.
“Saya yakin dengan format baru ini, pertemuan ini tidak hanya akan lebih efisien dari segi waktu, tetapi juga memberikan pendekatan yang holistik terhadap kerja sama pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan,” kata Tatang, pada Selasa (23/7/2024).
![](https://i0.wp.com/teropongnews.com/wp-content/uploads/2024/08/tahapanpilkada.jpg?w=680&ssl=1)
Hari pertama JWG Indonesia-Filipina diwarnai diskusi mengenai pendidikan dasar dan vokasi. Tatang menjelaskan, kedua negara berencana meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Di samping itu, Indonesia dan Filipina juga akan saling berbagi praktik terbaik dalam peningkatan literasi dan pembelajaran bahasa, termasuk upaya mempromosikan Bahasa Indonesia di Filipina.
Pada sesi kebijakan pendidikan dasar dan menengah, potensi kolaborasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kepala Sub Bagian Pendidikan Inklusif, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Arika Novrani, dalam paparannya yang berjudul Merdeka Belajar: Inisiatif Terukur yang Melibatkan Orang Tua dan Masyarakat di Indonesia, menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, orang tua dan masyarakat berkolaborasi dengan sekolah untuk terlibat dalam pembelajaran siswa melalui pertukaran informasi, umpan balik, dan berperan sebagai narasumber.
Arika menambahkan, bahwa sekolah juga membagikan kurikulum kepada orang tua dan masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekolah juga berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
“Kolaborasi ini termasuk mengembangkan profil siswa dan program pendidikan individual untuk siswa dan juga sebaiknya memiliki komunikasi yang transparan dan positif di semua bidang sehingga kolaborasi antara semua pihak dapat memberikan hasil yang produktif dan meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Arika.
Sementara itu perwakilan Filipina, Direktur IV Bagian Kerja Sama Internasional, DepEd Filipina, Margarita Consolacion C. Ballesteros, dalam paparannya yang berjudul Lanskap Pendidikan di Filipina, menjelaskan bahwa pendidikan di Filipina menggunakan kurikulum K-12 atau yang dikenal sebagai kurikulum Matatag. Ia mengungkapkan, bahwa pengenalan kurikulum K-12 di Filipina menandai momen penting dalam lanskap pendidikan Filipina.
Margarita menambahkan, bahwa kurikulum K-12 bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar Filipina dengan memperkuat kurikulum dan meningkatkan jumlah tahun pendidikan dasar dari 10 tahun menjadi 12 tahun.
“Sebelum implementasi kurikulum K-12, Filipina adalah salah satu dari tiga negara yang tersisa di dunia, dua negara lainnya adalah Djibouti dan Angola yang hanya memiliki 10 tahun pendidikan dasar,” ujarnya.
Selanjutnya, pada sesi praktik baik asesmen siswa, pelaporan dan pengembangan kurikulum nasional, keahlian abad 21, dan internasionalisasi jenjang pendidikan menengah termasuk penjurusan, Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka yang dirancang sejak tahun 2020 sebagai kurikulum yang berpusat pada siswa, dengan fokus pada pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi bakat dan minat serta pengembangan karakter siswa.
“Sejak diterapkan di lebih dari 300.000 sekolah di seluruh Indonesia, kurikulum ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar membaca dan matematika pada penilaian nasional 2021-2023 yang dilakukan oleh Kemendikbudristek,” tutur Shinta.
Sementara itu, Kepala Spesialis Program Pendidikan, Bureau of Education Assessment, DepEd Filipina, Joy Pangilinan, memaparkan tentang alat penilaian untuk berbagai tingkat pendidikan baik nasional maupun internasional di Filipina. Ia mengatakan, bahwa semua penilaian di Filipina terdiri dari mekanisme internal dan eksternal.
“Penilaian sistem di Filipina bertujuan untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan, dirancang untuk menentukan sejauh mana tujuan sistem tercapai di seluruh wilayah, bidang kurikuler, dan peserta didik, serta menyediakan bukti dan data untuk pemantauan dan evaluasi,” kata Joy.
Pada sesi pendidikan vokasi dan pelatihan di sekolah, Widyaprada Ahli Utama, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Wardani Sugiyanto, dalam paparannya yang berjudul Membina Bakat Kesehatan: Gambaran Umum Program Asisten Perawat dan Caregiver di Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia, mengatakan bahwa guru memiliki peran penting dalam membentuk kualitas pendidikan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk mengajar para siswa dalam bidang pekarya kesehatan terutama jurusan caregiver.
Wardani menambahkan, bahwa kualitas pendidikan Indonesia, guru merupakan pusat dari pendidikan yang berkualitas, yang mempengaruhi prestasi siswa, dan pembelajaran seumur hidup. Tidak hanya itu, guru juga memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif, sosial, emosional siswa.
Lebih lanjut, Wardani menyampaikan bahwa terdapat 1.208 sekolah yang memiliki program keahlian asisten dan caregiver yang sebagian besar merupakan SMK swasta. “Jumlah siswa yang mendaftar program keahlian asisten perawat dan caregiver sebanyak 66.075 orang, dan dari jumlah tersebut 85% atau 56.171 orang bersekolah di SMK swasta,” ujar Wardani.
“Jumlah SMK menurut provinsi yang memiliki konsentrasi keahlian pada program keahlian asisten perawat dan caregiver, terbanyak di Jawa Barat dengan jumlah 214 SMK, selain itu Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi yang memiliki SMK yang menyediakan program keahlian asisten perawat dan caregiver serta jumlah siswa terbanyak yang mendaftar di program Asisten Perawat dan Caregiver, dengan total 14.955 siswa,” tambahnya.
Selanjutnya pada sesi peningkatan keahlian guru termasuk manajemen dan evaluasi guru serta penyediaan program pengembangan profesionalisme guru, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ferry Maulana Putra, mengatakan bahwa di Indonesia, guru memulai perjalanan karirnya dengan tiga fase utama: prajabatan, dalam jabatan, dan pasca jabatan.
Ferry melanjutkan, bahwa fokus utama ditempatkan pada penciptaan guru-guru yang terlatih sejak awal (prajabatan) adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, pemerintah menekankan pengembangan berkelanjutan bagi guru yang masih aktif (dalam masa kerja) melalui inisiatif seperti Guru Penggerak dan program pelatihan guru yang telah dirombak. Terakhir, fase pasca jabatan memastikan kesejahteraan guru yang sudah pensiun. “Pendekatan multi cabang ini bertujuan untuk membentuk tenaga pengajar yang kompeten dan termotivasi, yang memprioritaskan pembelajaran yang berpusat pada siswa,” terangnya.
Sementara itu, Spesialis Supervisi Program Pendidikan, Bureau of Learning Delivery, DepEd Filipina, Nicanor San Gabriel, menyampaikan bahwa Filipina bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru melalui kerangka kerja komprehensif yang selaras dengan standar profesi guru. Ia menambahkan, bahwa kerangka kerja ini berperan sebagai pendorong perubahan, dengan fokus pada penyelarasan kurikulum prajabatan dan pengintegrasian standar profesi guru ke dalam seluruh siklus karier guru.
Pengembangan Bahasa
Pada sesi pengembangan literasi, kebijakan pembelajaran bahasa, dan promosi Bahasa Indonesia di Filipina, Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Iwa Lukmana, menyampaikan bahwa Badan Bahasa memiliki tiga prioritas utama, yaitu melestarikan bahasa dan sastra; mempromosikan literasi; dan mendorong pengakuan internasional terhadap Bahasa Indonesia.
Lebih lanjut, Iwa mengatakan bahwa Badan Bahasa memiliki program pembinaan dan pengembangan bahasa, dan revitalisasi bahasa daerah untuk mempertahankan keragaman budaya, mendukung identitas masyarakat, dan memastikan warisan budaya diwariskan kepada generasi mendatang.
“Tidak hanya itu, kami juga memiliki Program BIPA, yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar Indonesia di negara lain. Bahasa Indonesia telah berkembang di 54 negara, dan diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO,” jelas Iwa.