TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti pola rekrutmen anak asli Papua untuk melanjutkan studi usai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ke luar Papua.
Menurut Fopera rekrutmen hanya dialamatkan pada orang tertentu, semisal anak pejabat atau anak dari keluarga yang mengelola pendidikan.
“Saya lihat terkesan hanya untuk orang tertentu, mungkin cuma anak-anak pejabat ataukah orang-orang dalam, dan mereka yang mengelola pendidikan yang punya kerabat atau keluarga. Itulah yang mereka kirim sedangkan anak-anak ini, karena mungkin mereka tidak punya koneksi, tidak punya saudara, tidak punya keluarga yang pejabat atau orang tuanya mungkin tidak ada, sehingga mereka ini tidak tersentuh, ” ungkap Ketua Umum FOPERA Provinsi Papua Barat Daya, Amos Yanto Ijie usai melakukan anjang sana ke Panti Asuhan Kasih Agape dalam rangka merayakan ulang tahun pertama dari FOPERA, Jumat (19/7/2024).
Seharusnya pola rekrutmen menyentuh pada anak – anak yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
“Mereka ini punya hak yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai Orang Asli Papua. Mereka punya hak yang sama untuk mendapat pelayanan pendidikan, ” ujar Yanto Ijie.
Oleh karenanya nanti ke depan, kata Yanto Ijie, Fopera meminta kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota untuk mengevaluasi tata cara rekrutmen anak-anak didik siswa sma atau smp yang dikirim keluar daerah.
“Ya, sekali – sekali kunjungilah daerah-daerah terluar seperti begini, panti asuhan atau asrama dan atau sekolah-sekolah yang terpinggirkan di pinggiran. Dengan begitu pola rekrutmen akan mengedepankan potensi yang dimiliki oleh anak – anak kita, ” kata Yanto Ijie.
Sudah bukan eranya lagi, Yanto sampaikan pola rekrutmen berdasarkan keluarga atau saudara.
“Mereka ini (anak – anak di Pantai Asuhan Agape, red) adalah generasi otonomi khusus, mereka lah sebagai pewaris Otsus untuk waktu-waktu yang akan datang, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk harus melihat dan melayani mereka serta mengurus mereka,” kata Yanto Ijie memberi penekanan.
Jikalau ada 50 orang yang dikirim oleh Pemerintah provinsi Papua Barat Daya keluar provinsi ini untuk melanjutkan studi di sana. Kalau dhitung-hitung mungkin satu tahun bisa menghabiskan uang 2 atau tiga bahkan lebih dari 4 miliar untuk mengurus mereka.
Namun para pewaris Otsus yang ada di Panti – Panti asuhan tidak diurus dengan uang Otsus soal tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Tentu akan terjadi kecemburuan sosial, karena meraka yang ada di panti asuhan juga punya hak yang sama.
“Misalkan pemerintah alokasikan 1 miliar atau 800 juta saja untuk di tempat ini begitu, sehingga bisa untuk mengurus anak – anak yang ada ini akan jauh lebih sempurna, karena mereka ini akan menjadi anak-anak penerus dari negeri ini dan dari bangsa dan negara, ” kata Yanto Ijie.
