TEROPONGNEWS.COM, WAISAI – Ketua Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat (IPAR) Abraham Umpain Dimara sangat mengapresiasi MRP dalam Konsep Pemberdayaan Pengusaha OAP yang bergerak dalam Pengadaan Barang/Jasa demi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan dimasing-masing Kabupaten/Kota, Selasa (2/7/2024).
Bahwa, Perpres 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berpihak kepada Pengusaha OAP dan UU RI No 2 THN 2021 Tentang OTSUS dimana telah ada Skala Prioritas tersebut oleh karena itu Penguatan Kapasitas Organisasi Provesi sangat Penting ditingkatkan guna menjawab Kesejahteraan Pengusaha OAP di seluruh Kabupaten/Kota dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua IPAR bahwa, langkah yang di ambil oleh MRP, Ketua DAP Wilayah III Doberay & Pemprov. PBD merupakan Spirit baru yang berarti dalam Komitmen bersama melalui Pernyataan- pernyataan yang disampaikan beberapa Waktu lalu dipandang sangat tepat sasaran & tepat guna untuk itu perlu di kawal oleh seluruh Organisasi Provesi yang ada di masing-masing Wilayah Kabupaten/Kota.
Abraham Umpain Dimara yang akrab disapa Ketua IPAR Raja Ampat sangat bersyukur dimana Pengusaha Asli Raja Ampat yang tergabung dalam Organisasi Provesi yang dipimpinnya telah mendapatkan Kesempatan atau Ruang dalam Pemberdayaan itu dengan Pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, apa lagi ini Wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk itu harus terlihat berhasil dengan konsep & gagasan baru.
Lebih lanjut Ketua IPAR dirinya telah melihat Keberpihakan tersebut melalui Pemberdayaan Pengusaha Papua dalam Rangka Otonomi Khusus, demi mencegah Kesenjangan, termasuk bagian dari Pemberantasan Kemiskinan dan Mengurangi Pengangguran di Tanah ini.
Langkah-langkah yang diambil oleh MRP-PBD, DAP Wilayah III Doberay (Sdr Paul Finsen Mayor red) dan Pemprov merupakan Keberpihakan yang sinergitasnya perlu mendapatkan Apresiasi dari kami Pengusaha OAP Raja Ampat.
Harapan Ketua IPAR ke Depannya semoga dilahirkan Komitmen Bersama dalam Pengelolaan Anggaran Otsus atau yang kita kenal dengan Uang Air Mata & Darah OAP untuk tidak lagi di Politisir oleh Kepentingan Politik Praktis, maka Komitmen bersama yang dimaksudkan oleh Ketua IPAR adalah bagaimana Sinkronisasi Administrasi dan tanggungjawab harus diberikan penuh kepada masing-masing Organisasi Provesi.
Semisalnya kata Bram Umpain, setiap Asosiasi diberikan kesempatan diberikan anggaran Pembinaan Organisasi bukan saja Otsus agar dimana setiap Asosiasi dapat memiliki Kantor dan bisah mendorong anggota-anggotanya untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Pemprov maupun Pemerintah Pusat untuk menjawab Sinkronisasi Administrasi tersebut, begitupula kerjasama bukan hanya Penunjukan Langsung (PL) melainkan dalam Konsep Pemberdayaan tersebut ada yang namanya Perencanaan & Tender Terbatas agar dimana Pengusaha OAP mendapatkan Kesempatan dalam Peningkatan Kapasitas.
Kata Ketua IPAR Pemberdayaan Pengusaha OAP jangan sampai terkesan Pemberdayaan yang tidak berhasil karena tidak ada Perkembangan alias jalan ditempat jadi bukan hanya PL saja yang di kerjakan nantinya tidak terlihat perkembangan & Peningkatan SDM dalam konsep Pemberdayaan Pengusaha Papua tersebut.
