TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa akhirnya meresponi aspirasi yang disampaikan mahasiswa asal Kabupaten Buru Selatan (Bursel), terkait masalah kelistrikan di kabupaten setempat.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban Buru Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD provinsi Maluku, Senin (8/7/2024) lalu.
Para pendemo mendesak gara pihak PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencopot Kepala Ranting PLN Namrole. Bukan saja itu, mereka juga menagih janji PLN terkait jaringan listrik yang hingga kini tak kunjung direalisasikan.
“Jadi, kami telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan PLN, berkaitan dengan penyampaian aspirasi dari Aliansi Paguyuban Buru Selatan yang menyoroti masalah kelistrikan di kabupaten itu,” ujar Johan kepada wartawan, di Ambon, Selasa (16/7/2024).
Dalam RDP ini, kata dia, PLN telah menjelaskan terkait sejumlah kendala di lapangan, sehingga masyarakat di Kabupaten Bursel belum menikmati listrik secara penuh.
“Kendala-kendala tersebut yakni, masalah infrastruktur jalan, dan masih kurangnya sosialisasi terhadap tanaman milik masyarakat, sehingga mereka merasa enggan melakukan penebangan. Sementara jalur jaringan listrik itu, harus bebas dari hambatan seperti itu,” pungkas Johan.
Untuk itu, lanjut Johan, DPRD bersama PLN telah menjadwalkan, untuk melakukan peninjauan lokasi, sekaligus menerima masukan dari masyarakat seperti apa.
Menurutnya, masih tersisa enam desa yang belum berlistrik dan sebagian besar sudah dilayani. Apalagi, ada program PLN untuk 2026 semua daerah di Maluku sudah berlistrik.
Terpisah, Senior Manager Transmisi dan Distribusi PT. PLN UIW Maluku-Maluku Utara, Redy Susanto menyebutkan, jika ada tiga faktor utama yang jadi penghambat pelayanan listrik terhadap enam desa di Kabupaten Bursel.
Tiga faktor dimaksud antara lain, kerusakan jaringan, pepohonan besar dan rimbun yang menghalangi, serta masalah ekonomi masyarakat.
“Jaringannya sudah dibangun dan selesai sejak 2023. Namun di Desa Waimali, Wamkana, dan Waemulang serta tiga desa lainnya yang tersebar di Kecamatan Namrole, Leksula, serta Kecamatan Kepalamadan belum berlistrik,” bebernya.
Persoalan ini, karena di lapangan masih ada kendala teknis untuk dinyalakan. Artinya, yang sudah ada itu belum bisa dialirkan, atau suplai energi listriknya ke rumah penduduk.
Kondisi ini disebabkan ada beberapa titik pada desa-desa yang jaringannya sudah mengalami kerusakan, kemudian ada pepohonan yang tumbuh dan menghalangi sehingga perlu dilakukan penebangan.
Selain itu masih ada kendala lain bagi PLN, dalam menyuplai energi listrik kepada pelanggan di sana, akibat faktor ekonomi masyarakat yang belum menyiapkan uang untuk pelunasan pembayaran sambungan.
“Makanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku beberapa waktu lalu, sudah kita sampaikan kondisi di lapangan seperti itu, sehingga bisa dipahami dan dalam waktu dekat kita bersama Komisi II akan turun ke sana,” tandas Redy Susanto.
Untuk diketahui, Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah menggelar RDP dengan PT PLN, menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban Buru Selatan yang menyoroti masalah kelistrikan di wilayahnya.
RDP berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Jumat (12/7/2024) lalu.
