TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Pemerintah terus berkomitmen menjadikan pembangunan Papua sebagai prioritas guna mengurangi ketimpangan antarwilayah di Tanah Air.
Untuk mengakselerasi hal ini, pemerintah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Saat meluncurkan RIPPP tersebut di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menginstruksikan kepada para pihak terkait agar implementasi program-programnya benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Susun dan implementasikan desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041,” pinta Wapres di Ballroom Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (07/06/2024).
Lebih lanjut, Wapres menekankan agar perencanaan dan penganggaran program-program tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat OAP.
“Fokuskan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting, sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua,” imbuhnya.
Menurut Wapres, implementasi program-program RIPPP harus didukung penguatan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Di samping juga memanfaatkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang juga diluncurkan pada kesempatan ini.
“SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, tetapi juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi,” ungkapnya.
Selain itu, Wapres juga menekankan agar SIPPP dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah termasuk masyarakat, dalam rangka perencanaan pembangunan di wilayah Papua.
“SIPPP agar bisa dikembangkan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai platform sistem informasi lainnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem sekaligus mendukung penguatan tata kelola pembangunan di wilayah Papua,” pintanya.
Terakhir, Wapres meminta agar pelibatan OAP dalam penyusunan rencana aksi pembangunan percepatan Papua sebagai manifestasi dari RIPPP pada setiap periodenya terus diperluas. Hal ini demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua.
“Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” pungkas Wapres.
