TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Papua Selatan membahas tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua (OAP) di wilayah tersebut.
Sedikitnya ada dua poin yang dibahas yakni pemerintah melalui Dinas Pendidikan membantu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui MoU, dan membantu menyelesaikan beban studi atau tunggakan mahasiswa orang asli Papua di kampus swasta.
“Kita MRP minta ada kerja sama antara Perguruan Tinggi Swasta dengan Pemprov dalam arti ada Memorandum of Understanding (MoU) antara keduanya,” ujar Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRPS, Yohanis P. di Gedung Negara Merauke, Kamis (20/6/2024).
Sejauh ini dikatakan belum ada MoU tetapi sudah ada PTS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan.
Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Papua Selatan, Ignasius Babaga menyebut pertemuan itu membahas juga bagaimana bisa menghidupkan perguruan tinggi swasta dalam hal pembiayaan operasional.
“Pada dasarnya yang kita bicarakan adalah tunggakan pembiayaan mahasiswa, sehingga kami nanti punya model dan cara untuk kita akan membantu mahasiswa di PTS, mana yang nanti hak kampus diberikan ke kampus dan mana yang jadi hak mahasiswa. Tahun 2023 sekitar 410 mahasiswa orang asli Papua yang dibantu. Dari 410 juga ada yang mendapatkan pembiayaan bantuan dari kabupaten, jadi kita harus pisahkan karena tidak bisa ada pendobelan. Kalau sudah dapat di Provinsi tidak bisa dapat di Kabupaten,” pungkas Ignasius.
Dia mengutarakan sejauh ini masih belum ada sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan empat kabupaten cakupan dan Dinas Pendidikan Provinsi maupun dengan PTS. Langkah awal yang dilakukan adalah sinkronisasi data mahasiswa yang menerima bantuan studi dan memastikan tidak dobel.
Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Merauke yaitu, Yaleka Maro, STIA, St. Antonius, St. Yakobus, Yapis, STAK dan Saint Theresa.
