TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Wakil Presiden Ma’ruf Amin lakukan Pencanangan Pembangunan dan Penandatanganan Prasasti Peletakan Batu Pertama Sentra Sarpras Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Selasa (4/6/2024) dipusatkan di Swissbell Merauke.
Dalam pencanangan dan penandatanganan prasasti didampingi Wakil Mentri Dalam Negeri Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo disaksikan Forkopimda, para bupati dan wakil bupati empat kabupaten cakupan (Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel), pimpinan TNI dan Polri, tamu kenegaraan dan tamu undangan dari berbagai unsur.
“Saya bangga dapat hadir di sini, di Kabupaten Merauke, yang merupakan beranda terdepan dan gerbang timur Nusantara, serta dapat bertatap muka dengan saudara-saudara sekalian.
Kehadiran saya sekaligus untuk melihat langsung dan memastikan bahwa proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan, berjalan dengan baik,” ucap Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya.
Wapres mengatakan, kehadirannya sebagai amanah undang-undang bagi negara untuk wajib hadir secara terus-menerus mengawal berbagai program pembangunan Papua, agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di Papua, termasuk di Provinsi Papua Selatan ini.
Wapres mengingatkan bahwa salah satu agenda yang penting tahun ini, yakni Pemilu 2024 telah terlaksana. Ke depan, kurang dari enam bulan lagi, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak.
“Untuk itu, saya berharap seluruh masyarakat Papua, khususnya di
Provinsi Papua Selatan, dapat menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai. Dengan demikian, Pilkada dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang memajukan Provinsi Papua Selatan,” pinta Wapres.
lanjut kata Wapres, kebijakan pemekaran wilayah di Papua merupakan agenda strategis Pemerintah yang mesti terus dikawal bersama, baik lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maupun antara pemangku kepentingan lainnya.
Dalam mendorong percepatan pembangunan Papua dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Pemerintah telah
membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua (BPP).
Melalui BPP ini, upaya sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi program pembangunan Papua diharapkan dapat diperkuat dengan adanya satu perwakilan dari setiap daerah otonomi baru di Papua. Jadi ada 6 perwakilan dari Papua di BPP ini.
“Kita tengah menyaksikan upaya aktif pemerintah daerah baru dalam menyediakan rumah besar bagi masyarakat Papua Selatan, dengan melakukan berbagai persiapan kelembagaan pemerintah dan pemantapan langkah-langkah strategis pembangunan di Papua Selatan.”
Hadirnya Provinsi Papua Selatan, yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan wilayah, serta mendekatkan pelayanan publik hingga ke masyarakat di pelosok perbatasan.
Sebagai provinsi baru, tentu banyak hal yang harus segera dilakukan. Untuk itu, Pemerintah akan terus mengawal langkah-langkah konsolidasi pembangunan untuk Provinsi Papua Selatan ke depannya.
Saat ini, Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dengan tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP ini akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain program prioritas pembangunan Papua.
Dalam kerangka RIPPP, kita akan terus mendorong Provinsi Papua Selatan sebagai sentra pangan nasional di timur Indonesia. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan sektor ekonomi dengan menggali potensi wisata daerah seperti wisata sejarah di Boven Digoel dan Festival Asmat agar menjadi destinasi wisata berkelas dunia.
“Hari ini, kita mencanangkan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan, yang merupakan tanda komitmen dan kesungguhan Pemerintah untuk membangun Provinsi Papua Selatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk mengakselerasi pembangunan Provinsi Papua Selatan ke depan,” lanjutnya.
Pertama, pertajam program dan langkah-langkah yang bersifat komprehensif dengan menonjolkan potensi dan keunikan wilayah Provinsi Papua Selatan yang berada di perbatasan negara.
Cita-cita masyarakat Papua Selatan untuk membangun sebuah rumah besar sebagai tempat naungan hidup telah terwujud saat
ini. Namun, masih ada tanggung jawab besar di hadapan kita, yaitu menjadikan rumah baru ini memancarkan cahaya kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di timur Indonesia.
Kedua, jadikan kawasan sentra pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini tidak hanya menjadi penopang fisik fungsi
pemerintahan semata, tetapi juga poros penggerak percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.
Kawasan ini harus menjadi pendorong pengembangan ruang terbuka hijau, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan yang inklusif, serta pusat penyusunan kebijakan yang meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Papua Selatan.
Yang ketiga, tingkatkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus aktif memastikan tahapan persiapan pembangunan berjalan dengan baik.
Seluruh pemangku kepentingan, khususnya orang asli Papua, harus terlibat dalam penyusunan rencana induk yang terpadu, desain wilayah yang berkesinambungan, manajemen proyek yang terukur, serta pembiayaan lintas sektor untuk pembangunan sentra sarana dan prasarana utama beserta sarana pendukung lainnya.
“Menutup sambutan ini, saya menitipkan harapan agar pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan ini kelak berperan sebagai ‘sebuah kota baru’ di Provinsi Papua Selatan, sekaligus
menampilkan wajah kawasan pemerintahan yang tetap menghargai simbol kearifan lokal di wilayah ini. Marilah kita semua bersama-sama mewujudkan “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” di tanah Papua Selatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridhoi semua upaya yang kita lakukan,” pungkas Ma’ruf Amin menutup sambutannya.
