Berita

DPRD Kota Depok Setujui Dua Ranperda Menjadi Perda

×

DPRD Kota Depok Setujui Dua Ranperda Menjadi Perda

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusuf Syahputra usai penandatanganan persetujuan dua Ranperda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Depok, Kamis (27/6/2024). Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, BANDUNG – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disetujui oleh Pemerintah Kota Depok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), saat Rapat Paripurna DPRD Depok, Kamis (27/6/2024).

Kedua Ranperda tersebut antara lain, Ranperda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, dan Ranperda Kota Depok tentang Rumah Potong Hewan (RPH).

“Dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah, telah dilakukan pembulatan, pemantapan, penajaman serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat, baik berkaitan dengan legal drafting maupun materi muatan,” kata Kiai Idris, sapaan Wali Kota Depok, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Teropongnews.com, di Bandung, Jumat (28/6/2024).

“Adapun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah pertama Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, kedua Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rumah Potong Hewan,” pungkas dia.

Kemudian, ucap Kiai Idris, dengan memperhatikan dinamika pembahasan di tingkat Pansus atau Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahasan Rancangan Perda Pemerintah Daerah, telah disepakati bersama terhadap materi muatan yang diatur sebagaimana tertuang dalam Raperda.

“Serta telah mendapat pembinaan melalui fasilitasi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah,” ujarnya.

Menurut Kiai Idris, berdasarkan penyampaian laporan Pansus 3 dan Pansus 4, pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok, maka dirinya menyetujui dua Raperda Kota Depok itu untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda.

“Besar harapan kami, agar Rancangan Peraturan Daerah ini segera dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Depok,” harap Kiai Idris.