TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama sejumlah anggota komisi, Kamis, (30/5/2024) siang, meninjau lahan yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM), Kampung Salor Indah, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Wamendagri John Wempi Wetipo bersama rombongan Komisi II DPR RI tiba di Bandara Mopah Merauke, dan disambut Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan unsur forkopimda. Kunjungan kerja pimpinan Anggota Komisi II DPRI dan Wakil Menteri Dalam Negeri dalam rangka monitoring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan.
Setibanya di lokasi KTM Salor, rombongan disambut tarian Gatsi dari masyarakat Kampung Ivimahad. Selanjutnya, Pj Gubernur Apolo Safanpo dalam paparannya menyampaikan sejak pelantikan Pj Gubernur pada 11 November 2022 ada 11 roadmap tugas Pj gubernur yang ditugaskan Mendagri dan kemudian dirangkum menjadi 4 tugas utama yakni membentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan manajemen ASN dalam waktu 6 bulan.
“Ini sudah kita selesaikan, seluruh pejabat sudah dilantik secara definitif dan seleksi pejabat eselon I dan II, membentuk dan melantik MRP, membentuk DPR Provinsi Papua Selatan, dan membangun sarana prasarana infrastruktur pemerintahan,” papar Apolo dihadapkan Wamendagri dan Ketua Komisi II DPR RI.
Lanjut dikatakan, ada dua bagian pertama yang harus dikerjakan yakni perkantoran gubernur, DPR Papua Selatan, dan kantor MRPS yang akan dilaksanakan kementrian direktorat jenderal PUPR yang kini kriteria kesiapan (readiness criteria) sudah dinyatakan lengkap. Bagian kedua sarana prasarana pendukung infrastruktur jalan.
Beberapa bagian ruas jalan sudah dikerjakan sejak 2023, dan pembangunan akan dilanjutkan tahun ini. Untuk ruas jalan nasional sedang dilaksanakan pembangunan kementrian PUPR melalui balai jalan nasional. Kemudian, bangunan perkantoran OPD dianggarkan melalui APBD Provinsi Papua Selatan. “Tanggal 4 Juni bapak Wapres akan melakukan peletakan batu pertama di tempat ini untuk pembangunan tiga kantor tersebut,” imbuh Apolo.
Ketua Komisi II DPRI Ahmad Doli mengutarakan bahwa kehadirannya bersama Pak Wamendagri beserta rombongan merupakan kunjungan ke empat dan terakhir guna melihat langsung progres sekaligus memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan mulai dari Sorong, Nabire, Wamena dan berakhir di Merauke.
“Kami melihat mulai dari Sorong kurang menggembirakan, karena setelah pencanangan dan pelepasan batu pertama oleh Presiden selanjutnya batunya entah kemana. Lalu Papua Tengah kami lihat daerah paling bagus progresnya, meski dipimpin oleh perempuan tapi sangat bagus progresnya. Lalu ke Wamena tidak secepat Papua Tengah namun sudah ada jalan yang sudah jadi dan berapa tempat yang sudah dibangun dan Papua Selatan baru mau bikin grounbreaking,” ucap Ahmad Doli dalam sambutannya.
Menurutnya, pembangunan harusnya didahulukan di bagian jalan masuk sebagai pusat pemerintahan. “Kita gak mau mencari siapa yang salah. Komisi II hadir mau membawa solusi menyelesaikan masalah. Ujung perjalanan kami di Merauke nantinya menjadi evaluasi menyeluruh untuk empat provinsi,” ujar Doli.
Perlu diketahui, lanjut Doli bahwa pihaknya harus tegas karena Komisi II terlibat dalam pembentukan DOB. “Kami tidak mau sesuatu yang kami juga terlibat tidak berbuah. Karena di Jakarta kami dapat protes yang dari luar Papua, ada ratusan yang ingin daerahnya dimekarkan. Namun Komisi II menganggap penting pemekaran ini untuk tanah Papua guna percepatan pembangunan di Papua. Selain itu ini menjadi tanggungjawab kami untuk menjaga NKRI supaya sama maju, sama komitmen tidak ada perbedaan. Kehadiran kami menandakan kepedulian terhadap tanah Papua,” ungkapnya.
Pengalaman di Sorong hingga ke Merauke, kata dia, ada lima indikator terhadap proses pembangunan di pusat pemerintahan yang dilihat. Pertama basic desain, perencanaan teknis, tender, bangunan konstruksi, dan waktu kapan selesainya. Ini penting supaya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi baru sudah punya fasilitas yang cukup.
“Perlu diketahui 6 bulan lagi kita sudah masuk Pilkada 2024, hasilnya anggota DPR Papua selatan yang akan membantu pemerintah. Kalau mereka tidak punya kantor dll ini akan memperlambat jalannya pembangunan. Nanti kita diskusikan secra matang dalam rapat, apa kendala dan bagaimana sosulsinya. Kalau masalah anggaran kita hadirkan Banggar bisa kita komunikasikan,” pungkasnya.
“Komitmen kami mendorong terus supaya empat provinsi baru ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam UU hanya 3 tahu persiapan dan berakhir tahun depan bulan Juli 2025. Ini sekarang sudah memasuki tahun ketiga mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik,” tutup Ahmad Doli.
