Pemerintahan

Sekda DKI Sebut Penonaktifan KTP Jakarta Bentuk Dukungan Program Bansos

×

Sekda DKI Sebut Penonaktifan KTP Jakarta Bentuk Dukungan Program Bansos

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/5/2024). (Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebut penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta bentuk dukungan terhadap program bantuan sosial (Bansos) yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Joko Agus dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/5/2024).

“Ini penting dilakukan karena Pemprov DKI miliki program Bansos dalam bentuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), subsisdi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa Bansos lainnya,” kata Joko Agus.

Joko Agus mengungkapkan, penonaktifan KTP yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sembari memperbaiki data kependudukan warga. Terutama, bagi warga yang sudah tidak lagi tinggal di Jakarta.

“Saat ini Pemprov DKI membenahi data-data kependudukan dengan menonaktifkan KTP bagi mereka ber-KTP DKI Jakarta tapi tak tinggal di Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut dalam membenahi data kependudukan, Joko Agus menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berada di sekitar Jakarta, sejak beberapa bulan yang lalu.

“Karena ini sangat berkaitan dengan data kependudukan, maka kita koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta, antara lain Bekasi, bogor, depok, Tangerang, dan tangsel,” tutur Joko Agus.

“Sudah mulai berkoordinasi beberapa bulan yang lalu, hampir setahun, dan sudah mulai dibenahi,” katanya lagi.

Pj Gubernur Heru Respons Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kritikan atas penonaktifan NIK DKI Jakarta yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Adapun kritikan itu disampaikan melalui video yang diunggah melalui akun YouTube pribadi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut @PanggilBTP pada beberapa waktu yang lalu.

Menurut Heru Budi, Jakarta memang merupakan wilayah yang bisa dihuni oleh siapapun, akan tetapi Pemprov DKI Jakarta hanya menjalankan dan menegakkan aturan.

“Kalau warganya sudah tinggal di daerah lain, di luar Jakarta, contoh banyak masukan dari tokoh masyarakat, rumahnya, alamatnya, dipakai oleh orang yang tidak dikenal,” kata Heru di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *