TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Serikat buruh di Papua Barat Daya memastikan tidak ada yang akan melakukan aksi demo turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, atau May Day pada 1 Mei 2024 besom
Ketua koordinator wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Papua Barat Daya, Louis Dumatubun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena hari Buruh telah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
“Artinya di hari Buruh besok kami tidak merayakan apa-apa, tidak ada demo damai atau unjuk rasa. Kalau ada usulan-usulan yang berkaitan dengan perjuangan kami itu akan kami buat dalam bentuk surat. Jadi Saya sudah sampaikan kepada semua DPC, aspirasi itu hanya bisa disampaikan lewat surat tidak ada lagi melalui demo dan tidak boleh demo itu,”jelasnya kepada awak media di salah satu Cafe di kota Sorong, Selasa (30/4/2024).
Louis menegaskan, bahwa ketika ada aliansi turun ke jalan pada Hari Buruh atau May Day besok, itu bukan atas nama serikat buruh atau KSBSI, melainkan sebagai individu atau kelompok yang berbeda.
“Jadi ketika ada suatu aliansi yang turun ke jalan untuk peringati May Day, kami tidak terlibat didalamnya. Artinya kalau ada pengurus ataupun anggota kami yang terlibat itu adalah pribadi dan tidak mengatasnamakan serikat buruh,”tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya telah menyurat ke Polda Papua Barat dan Polres jajaran serta kepala daerah bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Pengurus Korw, Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Pengurus Komisariat (PK) tidak melakukan demo atau unjuk Rasa dalam bentuk apapun pada peringatan May day.
“Untuk Pengurus Serikat Buruh dan seluruh anggota KSBSI berada di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang ingin menyuarakan aspirasi dapat disampaikan melalui surat resmi kepada pihak-pihak yang berkewenangan sebagaimana maksud dan tujuan aspirasi,”terangnya.
Senada dengan Louis, Hans Woruni selaku Korwil KSBSI Papua Barat mengatakan bahwa peringatanMay Day cenderung mempengaruhi buruh untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi.
“Namun sebagai korwil, kami sangat membatasi long march dan unjuk rasa itu. Melihat dampak dari kegiatan tersebut rentan ditunggangi oknum yang bisa merusak situasi Kamtibmas, “ungkapnya
Kendati tidak ada aksi longmarch maupun unjuk rasa, peringatan May Day akan dilakukan pertemuan secara tertutup di sebuah hotel. Dalam pertemuan itu, kata Hans, nantinya akan ada beberapa aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh buruh.
Pada kesempatan yang sama, Salim H. Nur selaku ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSNPI) Papua Barat Daya mengatakan, bahwa May Day tahun ini pihaknya akan memperjuangkan agar bagaimana penetapan UMP di tahun 2025 bisa meningkat.
“Kami berjuang keras, dan itu harus lewat survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Artinya kita harus membuktikan bahwa kebutuhan seorang pekerja itu nyata, berapa jumlah transportnya, kebutuhan rumah tangganya dalam satu bulan, itu kita harus akumulasikan. Kalau pakai rumus dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 itu tidak bisa dan pas-pasan,”ungkapnya.
Sehingga, untuk mendongkrak UMP Papua Barat Daya, ia berencana untuk melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), mengingat Papua Barat Daya merupakan daerah otonomi khusus (Otsus).
“Karena pemerintah, TNI Polri upahnya naik 10 persen sementara yang pekerjaan buruh hanya naik 2,5 persen. Jadi naiknya hanya sekitar 111 ribu, itu kan perbedaannya sangat jauh dengan yang TNI Polri dan pemerintah. Kan kasihan yang hanya buruh biasa. Jadi kita juga akan sosialisasikan Struktur dan Skala Upah ke perusahaan-perusahaan, agar buruh bisa dibayar sesuai dengan jabatannya. Jangan hanya cuma gaji basic,”pungkasnya .
