TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat guna melihat secara dekat perkembangan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah itu.
Dalam kunjungan kerja tersebut Pj Gubernur PBD ingin mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Misool dengan Luas : 308.777,35 HA yang terbentang luas di dua wilayah administratif Pemerintah Distrik Misool Utara dan Misool Timur. Pada kesempatan itu Pj Gubernur Mohammad Musa’ad didampingi Anggota MRPBD Pokja Perempuan, Sarah Cristina Elwod, SE melakukan penandatangan Peta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Misol Utara, Sabtu (13/01/2024).
Anggota MRPBD dari Pokja Perempuan Sarah Cristina Elwod menyebut kawasan misool memiliki potensi perikanan dan keanekaragaman hayati tertinggi didunia, kawasan ini juga memiliki potensi pariwisata yang menakjubkan sehingga perlu dikelolah dengan bijaksana oleh Pemerintah agar hasilnya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat setempat.
Aktivis lingkungan hidup itu menjelaskan KKPD Kepulauan Misool Utara memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Konservasi Indonesia dan Universitas Papua (UNIPA) ini perlu dikelola dengan baik dan harus ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaannya secara terpadu untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,
Sarah Elwod mengatakan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Misol Utara telah dideklarasikan secara adat pada tanggal 27 Maret 2018 lalu. Itu berarti bahwa masyarakat adat mempercayakan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah sesuai amanat otonomi khusus yang memberikan ruang keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan dan penghormatan kepada Orang Asli Papua.
Lebih lanjut, wanita asal suku matbat misool itu mengatakan untuk pengelolaan sumber daya alam di kawasan misool diperlukan produk hukum lokal sekelas Perdasus atau peraturan lainnya sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Khusus bagi Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi Perairan Misol Utara dan Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya,
Anggota MRPBD periode 2023-2028 itu mengungkapkan kawasan misool utara diperlukan pemetaan zonasi pemanfaatan dan perlindungan Keanekaragaman hayati dalam pengelolaannya yang benar benar mendatangkan manfaat bagi masyarat sebagai subyek utama pembangunan dan juga pemerintah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perikanan dan Pariwisata.
Sementara itu, Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad usai menandatangani Peta KKPD Misool Utara yang disaksikan oleh berbagai pihak di Kampung Salefen Distrik Misool Utara dalam arahannya mengatakan bahwa pentingnya pengelolaan kawasan konsevasi ini agar dapat memberikan manfaat langsung baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah .
Mewakili Masyarakat Suku Matbat, Sarah Elwod mengapresiasi kehadiran Pj. Gubernur PBD yang untuk pertama kalinya berkunjung ke Kepulauan Misol. Ia berharap kunjungan Pj Gubernur bersama rombongan di Misool memberikan angin segar di bidang pembangunan sumber daya manusia lebih khusus masyarakat suku matbat. Pembangunan Infrastruktur di Misool Utata juga diharapkan menjadi perhatian orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu.
